Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pelaksanaan program 100 hari bidang ekonomi yang telah berjalan selama sebulan, tidak akan mengganggu APBN 2010. “Untuk program 100 hari itu sejak awal memang tidak harus menggunakan dana yang sudah ada dalam anggaran 2009 atau 2010, karena ini merupakan masalah kebijakan,” katanya di kompleks Departemen Keuangan (Depkeu) Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (4/12).

Ia menambahkan, pelaksanaan program 100 hari yang realisasinya telah mencapai 60% memang merupakan program awal yang akan menyingkirkan hambatan-hambatan dalam program pembangunan ekonomi pemerintah maupun menarik investasi pihak swasta.

Tolong di catat, bila program 100 hari ini menggunakan uang negara, tanpa disyahkan oleh UU, maka ini adalah pelanggaran penggunaan uang negara.

Tanggal 3 Agustus lalu, saya terheran-heran, melihat acara TV, ada siaran langsung meliput pidato kenegaraan penyampaian pengantar APBN tahun 2010, oleh Presiden SBY di depan sidang Paripurna DPR RI. Jaman Pak Harto dahulu, biasa di sampaikan pada setiap tanggal 15 Agustus. Heran, bukan karena isi pidatonya, akan tetapi soal timing penyampaiannya. Soal “timing”, bukan masalah sepele. Ini berkaitan dengan praktek ketata negaraan, dalam kerangka system perpolitik kita. Jaman Pak Harto, penyampaian pidato pengantar APBN ini, dianggap sebagai praktek kenagaraan yang baik saja. Dus artinya tidak ada kewajiban. Tetapi dalam system presidensial, pidato pengantar APBN ini, harus di lihat dari suatu proses pelaksanakan system politik.

Yang merasa aneh bagi saya adalah, penyampaian pidato pengantar APBN ini dilakukan oleh Presiden periode 2004~2009, untuk APBN tahun 2010, dihadapan anggota DPR RI yang akan segera berkahir masa tugasnya. Kalau Presiden yang saat ini tidak menjadi Presiden pada tahun 2010, ini artinya presiden terpilih tidak melaksanakan kontrak sosialnya (kontrak Politik). Artinya ia telah membohongi rakyat. Kenapa demikian, sebab ketika Capres tadi berkampanye, berjanji ini dan itu, pada saat ia mengawali tugasnya, ia hanya melaksanakan program kerja dari Presiden yang terdahulunya. Ini janggal sekali. Aneh. Frame worknya tidak dapat saya fahami. Tidak logis.

Urut-urutan yang benar itu, dalam system Presidential seperti ini; Capres melakukan kontrak sosial (dikita dikenalk dengan Kontrak Politik) dengan rakyat, kemudian rakyat menentukan pilihan Presidennya. Setelah selesai Pilpres baru dilakukan pemilihan anggota Parlemen. Setelah Presiden terpilih dilantik dan Parlemen baru terbentuk, Presiden menyampaikan kontrak sosialnya kepada parlemen, kemudian parlemen membahasnya dan melegitimasi hingga menjadi UU APBN ( amanah rakyat dan telah menjadi milik negara).

Tugas parlemen/DPR, sebenarnya hanya sampai mengundangkan APBN selama 5 tahun, kemudian bubar. Checks and Balances kepada presiden/eksekutif bila keluar dari kontrak sosialnya dilakukan oleh Senat atau di Indonesia bisa dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah. Di Amerika Parlemen umurnya hanya 2 tahun, Presiden 4 tahun, dan senator 6 tahun.