Jumlah Partai Politik Bingungkan Masyarakat

Oleh : Ali Syarief

Itulah judul di salah satu media cetak waktu yang lalui, merespons ungkapan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (NU) K.H. Said Aqil Siraj yang meminta parlemen segera merevisi undang-undang tentang partai politik. Jumlah partai politik harus dikurangi agar tidak mubazir dan membingungkan masyarakat. Kalau bisa, cukup lima atau enam partai saja. Membeludaknya jumlah partai politik tidak efisien bagi demokrasi,” kata Said.

Saya menanggapinya bahwa Pak Kiai ini lupa, kalau didalam pasal 28 UUD 1945 Satu Naskah disebutkan sbb :” Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang undang”. Jadi adalah hak setiap warga negara, dapat berkumpul, berserikat dalam bentuk seperti Partai Poliktik, LSM atau oraganisasi seperti NU tsb, telah dinyatakan di jamin dalam UUD. Pasal ini memberi isyarat dan ciri bahwa kita menganut demokrasi itu sendiri. Yang lebih aneh, saya mengutip pernyataan selanjutnya sebagai berikut : “Selain itu, ia mengimbau agar MPR menghidupkan kembali utusan golongan di MPR. “Ormas, khususnya NU, tidak dipengaruhi partai politik kalau utusan daerah masih dipengaruhi oleh partai politik,” kata Said.

Sejatinya kita harus merasa traumatik dengan keberadaan “utusan golongan” itu, sebab inilah kunci dimana tentara masuk ke wilayah politik dan eksektif malah di era Suharto, yang kemudian pemerintahan berakhir secara tragis. Dari dahulu kan NU, sesuai dengan khitahnya, berketatapan tidak masuk ke arena Politik. Kalau keinginan menghidupkan kembali utusan golongan di MPR, ini malah absurditas lagi. Padahal dedengkot NU-lah, Gusdur, yang dahulu mereform UUD 1945 ini. Atas alasan dan urgensi apa Sang Kiai ini berketetapan mengusulkan untuk menghidupkan lagi utusan Golongan di MPR. Ini bukan saja pernyataan yang set back akan tetapi malah bertentangan bahkan melukai amanat reformasi kita.

MPR akan segera melakukan pengkajian untuk menemukan jalan keluar yang baik dan akan menjadi prioritas MPR karena demokrasi yang berlangsung sekarang menimbulkan biaya tinggi. “Artinya yang bermodal besar yang bisa maju dalam kompetisi,” ujar Hajriyanto Soal penyederhanaan parpol, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari mengakui belum mempunyai jalan keluar untuk melakukan efisiensi partai politik. “Penyederhanaan jumlah partai politik sudah menjadi permasalahan dan disampaikan masyarakat luas. Lima atau enam parpol, saya rasa ideal. Namun hingga saat ini, kami belum menemukan cara yang demokratis,” katanya. Sementara itu, Ketua MPR, Taufiq Kiemas menyatakan, MPR membutuhkan bantuan NU untuk menyosialisasikan empat pilar negara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “NU adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari perjalanan bangsa Indonesia. Bantuan dari NU sangat dibutuhkan karena NU punya visi misi yang sama dengan MPR,” kata suami Megawati Soekarnoputri itu.

Pernyataan Pak Taufik Kiemas seperti kong kalikong, dan tidak faham fatsoen sistem politik presidential. Kalau mau seperti itu, sistem kita harus di ubah menjadi sistem Komunisme, dimana MPR identik dengan lembaga join sessionnya dahulu di Uni Soviet. Kita bisa mencontoh di Amerika, disana bukan hanya ada dua partai, akan tetapi yang mengikuti pemilu hanya Partai Demokrat dan Partai Republik. Cukup beralasan, karena partai yang ikut pemilu adalah partai yang kemudian akan memimpin pemerintahan dan menjaga kelangsungan estapeta negaranya. Jadi harus memenuhi persyaratan untuk itu, antara lain dukungan rakyat yang cukup (mayoritas) sebagai legitimasi keberadaannya kelak.