Golkar Tak Bisa Jamin SBY Langgeng Sampai 2014

Jakarta – Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan kontrak baru sekretariat gabungan (Setgab) tidak bisa menjamin dinamika politik dan posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono aman sampai 2014.

Ini pernyataan yang aneh dari seorang pakar dan praktisi politik. Menananda tangani kesepakatan (kontrak baru), akan tetapi penanda tanganan itu tdk di maknai sebagai suatu keinginan untuk dipatuhinya. Kesepakatan itulah sebenarnyaa yg akan memberikan kontribusi terhadap dinamika poilitik tersebut.

“Saya tidak bisa mengatakan itu (kesepakatan baru setgas) bisa (menjamin) terus (pemerintahan SB/Y) sampai selesai walau niat kita mengawal beliau (Presiden SBY) sampai 2014 karena beliau dipilih demokratis,” kata Akbar, di sela-sela peluncuran buku biografi mantan Komisioner Komisi Yudisial (KY) Soekotjo Soeparto, di Gedung KY, Jakarta, Kamis (26/5).

Statement Bung Akbar telah memberi isyarat, bahwa sesungguhnya fatsoen system presidential, tidak di pahami. Yaitu, didalam system presidential tidak dikenal koalisi partai-partai, karena rakyat memilih lansung nama pemimpinnya, bukan partainya. Karena itu menjadi tidak logis, didalam parlemen juga ada fraksi-fraksi partai, anggota DPR juga dipilih langsung oleh rakyat.

Menurut Akbar, posisi SBY dan pemerintahannya tetap tidak bisa ditebak sekalipun ada kontrak baru Setgab. “Saya tidak bisa memastikan (kondisi politik paska kontrak baru Setgab) karena dinamika politik tinggi bisa saja ada perkembangan baru,” ungkap dia.

Kembali, saya katakan ini ada agenda yang melenceng dari fatsoen system presidential. Sebesar apa goncangan politik yang ada, tetap harus ada dalam koridor kontrak sosial president dengan rakyat. Goncangan dan goyangan partai politik kepada kekuasaan presiden adalah penghianatan kepada amanat rakyat yg telah memilih president sendiri. Partai politik tidak mewakili rakyat dalam system presidential.

Akbar menegaskan, sekalipun ada kontrak baru Setgab, tidak akan mengurangi keberadaan partai Golkar untuk kritis terhadap pemerintah. Sebab, katanya, suara Golkar adalah suara rakyat.

Ini tambah ngaco, Suatu Golkar adalah Suara Rakyat, adalah jargon yg melenceng dari ruh system Presidential. Kritik kepada presiden sangat diperlukan, tetapi HARUS dalam koridor apa yang ada dalam kontrak sosial president dengan rakyat.

Bisa saja, lanjut Akbar, untuk hal hal tertentu Golkar memang tetap akan berbeda pendapat dengan pemerintah, misalnya soal isu BBM dan ketahanan pangan.

“Golkar bisa saja punya pandangan yang berbeda (dengan pemerintah). Kalau pandangan berbeda, itu berarti Golkar utamakan suara rakyat,” papar dia.

Ini bahasa politik dalam system parlementer!!!.

NGACO.COM

http://www.alisyarief.wordpress.com
Sent from my iPad