by Ali Syarief

Saya ingin menawali dengan terlebih dahulu mengajak anda menyimak pidato Bung Karno pada acara sidang BPUPKI , sebagai berikut :

“Tuan tuan semuanya tentu mengerti bahwa Undang Undang Dasar yang (kita) buat sekarang ini adalah Undang Undang Dasar Sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan “ini adalah Undang-Undang Dasar Kilat”, Nanti kalau kita telah bernegara dalam keadaan tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang Undang Dasar yang lebih lngkap dan lebih sempurna”.

Dari sejak kita proklamasi Negara RI, hingga kita memilih Presiden RI langsung oleh rakyat, Pemilu 1994,  maka ini kita menganut system Parlementer. System Parlementer adalah dimana rakyat pada saat pemilu memberikan mandat secara langsung kepada Partai-Partai Politik yang dipilihnya. Fatsoenya, Partai Politik yang memenangkan pemilu, maka otomatis ketua Partainya, menjadi pemimpin pemerintahan dan duduk sebagai Perdana Menteri (di kita masih tetap panggilan kepala pemerintahan itu sebagai Presiden).

Kata DR. Mohammad AS Hikam, karena nama kepala Pemerintahan ini adalah Presiden, maka systemnya adalah “Presidential”. (Saya menertawakan pendapat ini!!!).

Menurut UUD 1945, yg belum di Amandemen, Kewenangan memilih dan memberhentikan Presiden adalah haknya Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Jadi tidak serta merta/otomatis Partai pemenang pada Pemilu (mendapat suara terbanyak) adalah bisa menempatkan posisi ketua Partainya sebagai Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri/Presiden).

Menurut fatsoen dan kelaziman di Negara-negara yg memilih system Parlementer, partai pemenang pemilu menjadi otomatis, dan berhak memimpin pemerintahan. Sedangkan partai-partai yang kalah, berkoalisi atau tidak kemudian berhak melakukan opisisi kepada partai pemenang, sebagai fungsi check and balances nya.

Apa yang terjadi di kita menurut UUD 1945. Bung Karno, mewakili PNI partai yang suaranya tidak lebi besar dari PKI, atau Masyumi pada waktu itu, hingga akhirnya ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup. Tetapi kemudian Bung Karno di jatuhkan oleh gerakan massa.

Pak Harto, bisa terpilih hingga 6 kali menjadi Presiden dan Partai Persatuan Pembangunan serta Partai Demokrasi Indonesia, tidak dapat atau berfunsgi sebagai Partai yang berkoalisi untuk mengoposisi partai pemenang pemilu yaitu Golongan Karya. Tetapi kemudian Pak Harto kemudian di jatuhkan oleh Gerakan Massa.

Pak Habibi, kemudian mendapat mandat dari Pak Harto untuk menggantikan dirinya sebagai Presiden RI.Ini sempat dipertanyakan apakah tatacaranya seperti itu?! Karena kewenangan untuk memilih, melantik, dan memeberhentikan Presiden dan wakilnya ada pada MPR RI. Akhinya Pak Habibi tidak bisa mencalonkan dirinya sebagai Presiden karena laporam pertanggung jawabannya di tolak Majelis, yang disepakati oleh Golkar sendiri.

GUSDUR, terpilih secara demokratis di MPR RI. Ia representasi dari partai Kecil, Partai Kebangkitan Bangsa. Bila memahami system Perlementer dan play of the gamenya, maka bisa-bisanya Gusdur terpilih!!! Tetap Kemudian Gusdur akhirnya di impeach oleh public pemilihnya sendiri 2 tahun kemudian.

Apa yang yang terjadi setelah UUD 1945 di amandemen selama 4 kali!?.

System Politik kita berubah, yaitu dari System Parlementer (Rakyat memilih Partai) ke System Presidential (Rakyat memilih Orang). Karena rakyat memilih langsung orang perorang, maka menurut fatsoen, partai-partai tidak lagi lagi mewakili rakyat. Orang per orang yg diplih rakyat, duduk sebagai anggota DPR RI, DPD RI dan Presiden RI, adalah mereka adalah wakil-wakilnya.

Tetapi apa yang kita lihat sekarang, di DPR RI masih ada fraksi-fraksi partai, di DPR masu ada koalisi baik kepada the ruling Party ( partai pemenang Pemilu) dan Koalisi Opoisisi. Bapak SBY kemudian malah membentuk secretariat gabungan partai-partai, yang maksudnya adalah koalisi.

Check and balances di DPR tidak boleh dilakukan oleh atau atas nama Partai, karena mereka tidak dipilih oleh rakyat. Check and balances oleh anggota DPR RI adalah dalam koridor kontrak social president kepada rakyat!!!.

Didalam UUD 1945 yang sudah di amandemen 4 kali itu, tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan Presiden sebagai Kepala Negara. Artinya hak-hak mengeluarkan Grasi, Amnesti, rehabilitasi atau abolisi, yang sejatinya diberikan oleh Presiden selaku Kepala Negara, bukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan., Hak mengumkan perang atau mengankat Duta atau menerima duta besar Negara lain adalah tugas Kepala Negara.

KITA TIDAK PUNYA NEGARA, kita hanya punya PEMERINTAHAN yang dipimpin oleh Presiden yang usianya hanya 5 tahunan.