Hal yang paling aneh terjadi dalam system Presidential adalah terjadinya kontrak kesepakatan politik antar Partai-partai ( Dalam istilah politiknya disebut sebagai Koalisi). Lazimnya, hal ini hanya terjadi dalam system Parlementer!!!. Dalam System Presidential, rakyat memilih orang seorang, sedangkan dalam System parlementer, rakyat memilih partai politik peseta pemilu.

SBY, dipilih langsung oleh hampir 65% pemilih Indonesia, karena program-program yang ditawarkan kepada rakyat (kontrak social). Rakyat tidak memilih Partai Demokrat, yang dipilih adalah pasangan SBY dan Boediono. Artinya SBY mendapat mandate mutlak dari seluruh rakyat. Kemenangan absolut tersebut, harus menjadi otomatis, kepada rakyat yang tidak memilih SBY dahulu, menurut aturan mainnnya, juga tunduk dan taat kepada Presiden terpilih. Inilah system Presidential.

Kalau kemudian kita menyaksikan, ada kontrak antar partai politik, ada partai yang bersikap sebagai oposan, ada koalisi yang di pippin oleh Partai Demokrat, ada fraksi-fraksi di DPR, sikap DPR selama ini, itu semua karakteristik dan model dalam system Parlementer.

Paradigma seperti inilah yang sebenarnya, menurut hemat saya, menyulitkan SBY cepat mengambil keputusan untuk mereshufle Kabinet.