Sepertinya aneh membaca judul tulisan ini. Tergelitik oleh pernyataan Jero Wacik, yang mengatakan, bahwa Reshufle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Lazimnya hak prerogatif, diartikan sebagai hak mutlak seorang presiden. Tetapi di Indonesia, tunggu dulu, memang ada yang tak lazim. Hak Prerogatif Presiden di Indonesia, bukan hak mutlak Presiden, karena dengan tegas UUD 1945, dalam pasal 14 menyebutkan ;

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikanpertimbangan Mahkamah Agung.

*)(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Selanjutnya, Siapa Presiden yang memiliki hak prerogatif itu? Ia adalah Presiden sekalu kepala Negara (yang karakternya can do no wronbg). Bukan Presiden selaku kepala Pemerintah ( Yang karakternya Might be wrong). Sayangnya, didalam UUD 1945, tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan Presiden selaku Kepala Negara dan Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Jadi Presiden tidak memilik hak prerogatif untuk mereshufle kabinet, karena yang punya hak prerogatif itu adalah kepala Negara, sedangkan yang mempunyai hak meresufle kabinet adalah hak presiden selaku kepala Pemerintahan.