Tercengang membacanya. Benar-benar di luar dugaan, kalau Setgab itu, setingannya hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Hal itu disebabkan, karena pertama salah kaprah mendirikan Setgab. Kedua, nawaetunya, menghianati nurani rakyat.

Coba baca berita di bawah ini :

JAKARTA, RIMANEWS- Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghasilkan kesepakatan baru. Yakni, Sekretariat Gabungan (Setgab) tidak akan digunakan untuk melanggengkan kekuasaan.

“Terdapat suatu kesepakatan yaitu menggunakan Setgab bukan untuk melanggengkan kekuasaan, tapi justru untuk dapat berbuat lebih cepat lebih baik bagi bangsa dan negara. Karena itulah, Golkar tetap berada dalam koalisi,” ujar Aburizal usai pertemuan di Wisma Negara, Selasa (8/3/2011).

Artinya, dahulu memang Setgab didesign untuk keperluan tersebut kah? Kalaulah seperti itu, sudah waktunya rakyat menggugat!!!.

Dengan demikian, masih tetap terbuka kemungkinan adanya perbedaan pendapat di Setgab. Perbedaan pendapat itu dibolehkan asalkan mnasih dalam koridor yang disepakati. Karena itu, di DPR Golkar akan tetap kritis.

Jadi selama ini paradigma berpolitik mereka itu seperti apa ya!?

Konon dalam perjanjian yang baru nanti akan diperjelas koridornya. Koridornya apa, apakah itu kesejahteraan rakyat bertambah, ekonomi menguat, demokrasi, antikorupsi, dan sebagainya.

Ini juga memberi isyarat tidak faham memahami system Presidential. Karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, koridor nya adalah kontrak sosial presiden dengan rakyat!.

Keputusan untuk tetap berada di koalisi merupakan keputusan internal Golkar yang disepakati dalam pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta. Pertemuan itu sepakat menyerahkan kepada Aburizal sebagai ketua umum untuk menentukan sikap partai mengenai koalisi.

Ini salah satu bukti, bahwa kita masih memainkan system Parlementer, padahal UUD kita mentyatakan Presiden dipilih langsung oleh rakyat (system Presidential)