Setiap kali melewati Patung Jenderal Sudirman di Jalan Thamrin Jakarta, saya merasa aneh. Kalau Patung Jenderal, itu diletakan di daerah Puncak, rasanya menjadi Pas. Tetapi ditempat yang terik menyengat seperti Jakarta, berpakaian ala winter seperti itu, rasanya seeperti ngidam..eh..salah, ikut gerah. Gambaran patung Jenderal Soedirman seperti itu pulalah, lucu, gerah dan aneh itu, adalah pikiran saya terhadap TNI kita.

Sudahlah, tidak perlu berdalih bahwa “TNI adalah anak kandung rakyat” lah, “TNI manunggal dengan rakyat-lah”, dan jargon – jargon lainnya yang sering kita dengar, baca, sejak terutama, pada waktu jaman Orde Baru. Karena sifat dan karakternya, TNI adalah bukan masyarakat biasa. Ia berbeda dengan masyarakat civil. Perilaku TNI hanya tunduk dan taat serta patuh kepada perintah atasan atau komandan. Sedangkan civil society hanya tunduk dan taat kepada “peraturan perundang-undangan”.

Ada yang belum tuntas.

Amanat reformasi terhadap reposisi TNI, walau sudah dilaksanakan, namun belum menyeluruh. Salah satu hasil reformasi adalah mengamandemen UUD 1945, sehingga TNI sudah tidak ikut campur lagi dalam berbagai urusan perpolitikan. Political free. Ini sangat menggembirakan. Sebab rusaknya Nusantara ini, antara lain oleh ikut campurnya tentara kedalam kancah politik. Misalnya banyaknya oknum tentara yang dahulu menjabat jabatan civil seperti menteri, gubernur, Bupati/walikota, kacau balaulah pembanguna didaerah kita; tata kota berantakan, hutan habis, dlsb. Kita maklum karena memang tentara tidak dipersiapkan untuk membangun (development) negara. Ia hanya spesialisasi Pertahanan Keamanan Negara.13175340851709901897

Sekarang sudah kita lihat, tentara berada pada posisi yang netral. Walau sebagian kelompok ingin kembali ke UUD 1945 yang asli, supaya bisa berpolitik kembali. Tetapi untuk kudeta pun tidak akan pernah terpikirkan, walau ada kelompok yang tidak menyukai SBY, sebab mereka tahu bila melakukan hal tsb, yang dihadapi adalah kekuatan rakyat.

Namun yang belum tuntas, yaitu :

1. Restrukturisasi organisasi TNI; sekarang tidak perlu lagi Kodam, Kodim apalagi Koramil ada di daerah-daerah. Tempatkan mereka pada posisi yang strategies untuk mempertahankan keutuhan wilayah RI. Jangan kejadian pulau-pulau kita diambil alih lagi oleh nagara lain.

2. Bebas tuntaskan dari pengaruh politik, jangan terjadi lagi Panglima TNI, para kepala staff ditunjuk oleh Presiden apalagi mendapat persetujuan dari DPR RI segala. Presiden RI dan anggota DPR RI adalah wilayah politik, jangan memasuki wilayah karir seperti TNI. Biarkan TNI menetapkan dirinya sendiri melalui mekanisme karirnya yang lazim dan berorientasi kepada profesionalisme. Bukan politik kekuasaan.

Sesuai dengan ciri dan karakteristik geografis Indonesia, negara Martim, maka sejatinya dominasi TNI adalah bukan Angkatan Darat.

Dirgahayu yang ke 66 TNI-ku

Semoga