Di era Pak Haro sangat tabu membicarakan kekurangan UUD 1945. Ia bagai kitab suci yang sangat sakral. Jangankan mau mengubah, mengatakan jelek saja, bisa jadi disebut makar kepada bangsa dan negara. Bahkan lebih dari itu, sudah menjadi opini umum bahwa UUD 1945 adalah solusi bangsa. Mungkin karena indah preambulnya, sehingga lupa akan isi dari batang tubuhnya. Kemungkinan Pak Harto traumatis memperhatikan di era Bung Karno, karena sering kali menggonta ganti UUD, pembangunan terbengkalai, hingga akhirnya rakyat jatuh miskin.

Cukup bukti sudah, bahwa setiapkali rezim berkuasa dan berganti, bangsa ini tidak pernah bisa fokus mensejahterakan rakyat, kecuali di ganggu oleh berbagai manuver partai politik. Hingga akhirnya setiap rezim pada akhirnya hanya menjadi korban dari keadaan dan situasi. Inilah yang saya tuding sebagai produk dari UUD 1945. Amandemen hingga 4 kali adalah bukti bahwa UUD kita tidak relevan, tetapi tidaka da keberanian menggantinya secara total, terjadilah tambal sulam (amandemen) yang ternyata hanya membuat kehidupan berbangsa dan politik hingar bingar terus. Chaos.

Bagaimana mengukur suatu konstitusi yang baik?

Pertama, UUD yang baik memuat pokok-pokok fikiran mengenai hak-hak dasar manusia, yang harus diselenggrakan dan dilindungi oleh negara untuk srtiap warga negaranya tanpa kecuali.

Yang kedua, menetapkan struktur organisasi negara yang simple, efektif dan efisien yang di orietasikan untuk mensejahterakan, melindungi dan membawa rakyat kepada posisi bangsa yang bermartabat di tengah-tengah percaturan bangsa-bangsa dunia.

Yang ketiga, mengatur tata hubungar antara negara, secara harmonis dan produktif, hingga negara menjadi ajeg dalam melaksanakan setiap kebijaksanaannya.

Sisanya seperti harus kontruksinya indah, membuat yang membaca menjadi kagum dan dalam bahasa yang mudah di pahami adalah aksesoris yang sama pentingnya.

Orchard rd-Singapore.