NKRI harga mati itu ternyata hanya slogan saja. Coba tengok lagi mana dalam UUD 1945 yang sudah di amandemen, pasal yang menjelaskan mengenai Negara!?. Apalagi menjelaskan mana wilayah negara dan mana wilayah pemerintahan. Sebab itu pula, presiden hanya di jelaskan selaku kepala pemerintahan, dan tidak jelas selaku kepala negara yang didalamnya melekat hak prerogatif. Ini issue yang sangat penting, manakala terjadi pertentangan politik yang bermuara kepada perpecahan, kita tidak punya landasan berpijak untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Pemerintahan boleh berganti setiap saat, tetapi negara harus tetap ada. Celakanya, dikita tidak diatur mana domain Negara dan mana domain Pemerintahan. Pemerintahan/rezim politik yang hanya lima tahunan, bisa mengacak-ngacak domain negara. Contohnya, begitu Presiden selaku kepala pemerintahan, ia berwenang mengganti Panglima Tertinggi, Duta Besar, Kepala Polisi, Kepala staff. Menteri menjadi top pimpinan di kementrian sehingga berwenang mengusulkan penggantian Sekjen dan para Dirjen maupun Direktur. Gubernur berwenang mengganti Sekda dan kepala Dinas, begitupun Bupati. Ini artinya intervesni wilayah politik ke wilayah kerier. Intervensi regim politik kepada wilayah Negara.

Karena itu, pergantian kepala Pemerintahan menjadi sangat riskan, sebab identik dengan eksistensi dan berdirinya keberadaan NKRI. Kami dahulu, waktu meliput terjadi kerusuhan Mei 1998, sempat risau kalau Pak Harto kabur dari wilayah RI dan membawa uang kita seluruhnya yang ada di kekuasaan BI, karena semua di bawah kewenangan rezim pemerintahan. Untung sekarang sudah terpisah dari intervensi pemerintahan/rezim politik, walau masih tetap terkait, seperti tatacara pemilihan Gubernur BI masih ditentukan oleh rezim politik!. Tetapi lembaga-lembaga negara masih tetap diintevensi oleh pemerintahan/rezim politik, seperti kementrian umpamnya, menteri masih menanda tangani urusan administrasi kementrian yang nyata-nyata sebenarnya urusan Sekjen.

Pertanyaan berikutnya untuk apa pula mengangkat wakil menteri!? apa susahnya jadi Menteri?! Bukankan menteri itu bagian dari rezim politik!?, yang tugasnya hanya menjabarkan sebagian kontrak sosial presiden, menjadi kebijakan suatu kementrian? Menteri sejatinya tidak melaksanakan tugas operasional, sebab pelaksanaaan operasional dilaksanakan oleh pejabat negara, yaitu birokrasi sebagai wilayah karir!.

Bandingkan dengan Jepang!. Belakangan ini hampir tidak ada PM Jepang yang umurnya lebih dari dua tahunan. In artinya pergantian rezim begitu cepat dan sering, tetapi kementrian dan lembaga-lembaga negara yang ada tidak terpengaruh dengan eksistensi politik kekuasaan.