Pada era Pak Harto-lah yang benar memposisikan peran Wakil Presiden. Karena tugas dan peran wakil adalah mengambil posisi yang di wakilinya manakala ia tidak bisa melaksanakan tugasnya.  Tapi opini umum, menilai bahwa Wapres-wapres Pak Harto pada waktu itu tidak bekerja. Hal ini sama, di Amerika pun Wakil Presiden, bahkan tidak boleh bicara apapun, sepanjang yang di wakilinya masih melaksanakan tugasnya. Ketika Presiden tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka secara otomatis wakilnya tampil menggantikannya. Untuk apa? Melanjutkan tugas-tugas Presiden yang dahulu.

Ketika Wakil Presiden itu di beri tugas khusus, contohnya Jusuf Kalla. Ia langsung menggebrak program-program short cut. Cepat dan tanggap, maklum jiwa pengusaha. Kelihatanlah hasilnya. Tetapi kemudian  mulailah nampak ada matahari lain bersinar.  Apa yang terjadi? Di akhir jabatan lalu bercerai berai. Kemudian masing-masing bersaing mencalonkan diri untuk memperebutkan kursi no satu. Ini terjadi karena dimungkinkan oleh UUD kita, padahal perilaku seperti ini  tampak sangat tidak bermartabat!.

Giliran Pak Budiono menjabat sebagai wakil Presiden, mulailah beliau merasakan agak kurang nyaman, karena mungkin tidak diberi tugas seperti Jusuf Kalla. Pun desakan masyakarat, karena mengukurnya seperti JK dahulu, dianggap Wakil Presiden hanya sebagai kambing congek saja.

Yang bener Wakil itu adalah ibarat Ban serep saja. Ia hanya akan berfungsi dan bertugas, manakala yang di wakilinya tidak bisa melaksanakan tugasnya.

Sekarang kemudian muncul lagi Wakil Menteri!? Yang tidak masuk dalam nalar saya adalah, dan tetap menjadi dialektika,  untuk apa? Menteri itu bukan jabatan karir. Artinya masuk kedalam rezim atau wilayah politik. Tugasnya adalah menjabarkan “kontrak sosial Presiden”, menjadi kebijaksanaan sektoral/kementrian!. Karena kita menganut sistem presidensial. Kebijakan itu kemudian di rumuskan menjadi program-program kementrian, yang dilaksanakan oleh aparatur negara alias birokrasi/wilayah karir.

Jadi kalau Menteri diganti atau diangkat wakil menteri  karena soal  kinerja Kementrian, ini menjadi absurd dalam penilaian fatsoen. Karena Menteri sesungguhnya tidak melaksanakan tugas-tugas operasional, karena itu tanggung jawab birokrasi/karir/profesional. Sejatinya aparatur birokrasinya yang dianggap tidak cakap ya di ganti!.

Nah, kembali lagi soal Wakil Menteri!, apakah ia akan berfungsi sebagai ban serep? atau mau diberi tugas khusus, hingga menjadi dua matahari lagi? Ngga ngertti ah..yang pasti diberi gaji dan fasilitas yang besar juga..

Persoalan yang sangat mendasar adalah, di Indonesia itu Menteri adalah pimpinan tertinggi di Kemnetrian, sedangkan di Luar Negeri Kementrian di pimpin oleh Sekjen. Jadi tidak campur aduk antara wilayah politik dan wilayah karir.