Kita masih ingat waktu pemilu 2009 yang lalu. Pada waktu kampanye, semua caleg melakukan orasi dan menyampaikan gagasan dan janji-janjinya kepada publik pemilih. Macam-macam janji di umbar; “Ada yang berjanji kalau saya terpilih, ini provinsi saya akan bangun bla bla”, kata Dedy Gumelar alias Miing. Megawati melakukan kontak politik dengan kadernya, Semua kader PDI-P yang terpilih menjadi anggota DPR, harus siap untuk menurunkan harga-harga. Dan janji seabgreg caleg-caleg lainnya, baik untuk tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Inilah apa yang saya sebut dengan kekeliruan system dan pemahaman tentang system politik, sehingga kemudian menumbulkan hal-hal sbb :

Yang pertama keliru adalah, pertama pemilu pileg dilakukan mendahului Pilpres. Ini terbalik, dalam system Presidential Pileg dilakaukan seletalah Pipres. Tuhas DPR adalah merealisasikan dan mengawal serta mengamankan janji Presiden terpilih kepada`rakyat.

Yang kedua keliru adalah, system sudah berubah. Sekarang bukan system parlementer. Rakyat tidak memilih Partai. Rakyat memilih nama perorangan. Caleg tidak boleh berjanji apapun kepada rakyat, sebab yang akan menjadi program negara adalah Janji Presiden (Kontrak Sosial namanya). Bukan janji Caleg!!!.

Yang ketiga keliru adalah, tugas dan fungsi DPR dalam system Presidential. Saat ini, perilaku atau attitude di DPR adalah bernuansa System Parlementer ; Ada fraksi-fraksi Parpol. Ada Koalisi Parpol dan sekaligus ada Oposisi Parpol, yang sama sekali tidak dikenal dalam system Parlementer.

Yang keampat keliru, seperti kata Arbi Sanit, ternyata dari 560 orang anggota DPR, yang layak hanya 60 orang, sisanya yang 500 hanya sampah politik saja.

Yang kelima keliru, silahkan ada tulis sendiri menurut anda, di komen….