Bagaimana buruk system politik kita, dalam kaitannya dengan lahirnya pejabat publik kita, dapat kita lihat, seperti Rano Karno ( Si Doel Anak Betawi), Dicky Chandra, Nurul Qomar (empat Sekawan), Deddy Gumerlar Miing (Bagito Group), Eko Patrio, dan sederet artis lainnya. Tentu adalah haq mereka untuk mau berbuat apa saja di negeri ini, dan berkpirah dimana saja, termasuk dalam karir bidang politik. Akan tetapi khusus dalam karir politik, sejatinya ada suatu merit system, antara popularitas versus competency dirinya.

Public harus disiapkan ntuk dapat memilih siapa saja, hanya yang terbaik alias the best. Jadi mereka yang tarung atau padungdung didalam dunia politik, karena produknya adalah menjadi pejabat public, maka kriteria dan kualifikasinya harus “the best among the best”. Bayangkan kalau yang 560 anggota DPR `RI itu adalah ex the best among the best!.

UU Politik, UU kepartaian, UU Pemilu dan yang berkaitannya dengan politik, adalah harus berfunsgi sebagai system recruitment yang baik. Tidak menjadi alat politik, yang hanya untuk mendongkrak peraihan suara saja (vote gatter), hingga akhirnya Bung Mandra dahulu ikut berkampanye untuk Partai Politik tertentu.

Kita bisa meniru bagaimana Amerika melahirkan pejabat-pejabat public. Tingkatan karirnya, secara sistemik berjengjang. Tidak ujug ujug menjadi calon Presiden seperti di kita. Begitu juga yang terjadi dalam system parlementer seperti di Australia, seseorang yang di calonkan partai dan menjadi ketua partai, secara sistemik memposisikan seseorang untuk menjadi pejabat public itu, karena competencynya.

Lebih dari itu, yang tak kalah pentingnya adalah, job deskripsi mereka; Jangan menugaskan orang-orang yang saya sebutkan tersebut diatas untuk membuat UU, karena memang bukan tugas mereka. Fungsi legislasi itu bukan membuat UU secera leterlijk akan tetapi menyetujui UU yang sudah di buat oleh para pakar dan akhlinya.

Dari mana kita memulai membangun karakter bangsa yang kuat? Banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain bisa melalui pendidikan karena pendidikan merupakan media internalisasi nilai-nilai kebangsaan yang paling strategis. Namun, dari perspektif politik, karakter bangsa hanya bisa dilakukan jika sistem politik di neegri ini bisa menghasilkan pejabat publik yang berkualitas, bermoral, dan memiliki kepribadian kokoh; disisi lain negeri ini membutuhkan keteladanan pemimpin karena bisa membangkitkan kesadaran untuk menjadi bangsa yang kuat dan mulia.