Harian Umum Jawa Pos, kamis 8 Desember 2011,  menurunkan feature-nya pada rubrik Politik dengan judul Upaya Impeachment Muncul di DPR RI. Pemicu impeachment kepada president SBY itu adalah soal Bank Century. Dalam laporan tersebut, malah di gambarkan langkah langkah impeachmentnya secara kronologis. Sepertinya logis dan dapat mudah dilakukan.

Saya menjadi geli membacanya. Ada dua hal yang patut kita soroti.  Pertama landasan hukumnya dan yang kedua issue pokoknya. Landasan hukum pemakjulan Presiden ada pada UUD 1945′ psl 7a dan issue pokoknya adalah scandal Bank Century.

Pasal 7a UUD 1945, menegaskan bahwa antara lain bila ternyata Presiden melakukan korupsi, maka ia bisa di impeach. Kata korupsi adalah bahasa yuridis. Artiya harus di butkitkan terlebih dahulu di pengadilan.  Bila ternyata terbutki, baru kemudian proses impeachmennya.

Pertanyaan kemudian adalah, mungkinkah Presiden yang sedang berkuasa dapat diadili?  Kalau jawabnya mungkin, menurut saya malah tidak akan mungkin terjadi, maka bila kemudian terbukti bersalah melakukan korupsi,  terdakwa boleh mengajukan haknya untuk banding kepengadilan tingkat yang lebih tinggi, MA dan akhirnya hingga minta grasi kepada dirinya sendiri. Ini aturan hukum yang sangat rancu.

Kasus Bank century, terjadi pada waktu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa tahun 2004- 2009. Katakanlah SBY 1. Sekrang dia sudah tidak menjabat lagi. Presiden  sekarang, n adalah  SBY 2, tidak ada hubungan apapun dengan SBY 1.

Hal yang aneh, mengapa Kasus Bank Century masuk ke ranah politik, padahal bukan wilayah politik. Ia murni kriminal dan sejatinya menjadi tugas kejaksaan dan polisi untuk menyelesaikannya.

Jadi saya berkesimpulan, menyelesaikan kasus century di DPR adalah soal tekanan politik yg gombal, bodoh dan menipu rakyat.