“Tragedi Mesuji menjadi lampu kuning bagi pemerintah karena negara tak mampu melindungi rakyat serta melengkapi fakta karut marutnya penegakan hukum”, inilah what Bambang Sutatyo in his mind-nya di FB hari ini. Apakah ini ancaman, karena datang dari pikirannya seorang anggota Dewan dari Partai Golkar?! Atau provokasi, karena di sampaikan di tempat jejaring sosialk Face Book sehingga bisa di baca oleh banyak orang!?. Atau mencari simpati dari konstituennya?!. Saya tidak mengerti.

Yang ingin saya utarakan adalah, bahwa perisitiwa Mesuji bukan hal yang pertama, bahkan sering terjadi di daerah lain dalam bentuk yang berbeda. Intinya berindikasi terhadap pelanggaran HAM. Dan itu bagai kutil, yang terus tumbuh bila tidak di berantas hingga ke akar-akarnya. Inilah akar masalahnya. Pelanggaran HAM di Indonesia, karena salah Policy.

Pelanggaran HAM yang saya maksud, adalah kekerasan kepada warga/masyarakat yang dilakukan oleh aparat negara (Polisi atau TNI). Nah, segala kejadian HAM di kita adalah produk dari kebijakan yang keliru. Mari kita buktikan.

Coba perhatikan apa sesungguhnya tugas Tentara?!. Menjaga keutuhan wilayah NKRI. Tetapi bila dilihat dari struktur organisasinya, itu terstruktur dari pusat hinga ke kecamatan-kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Ini tak lazim, karena ancaman keamanan kepada keutuhan NKRI, tidak datang dari rakyat yang tidak bersenjata. Banyak data dan fakta, kalau Tentara telah melakukan kekerasan kepada rakyat, ditinjau dari sudt pandang HAM.

Kedua soal POLRI. Organisasi Polisi kita, percis sama seperti tentara yang tugasnya Perangf!.Ditingkat Pusat ada Mabes, sama dengan TNI. Ditingkat provinsi ada Polda identik dengan Kodam. Di Kabupaten/kota ada Polres ini sama dengan KODIMnya TNI, dan ditingkat kecamatan POLSEK juga sering barengan patroli kepada masyarakat seperti KORAMIL.

Kapan kalau TNI diposisikan fokus berada di daerah-daerah strategis, seperti di daerah-daerah perbatasan dengan negara lain. Di Jakarta Pusat ngga perlu kali ada Koramil.

Kapan kalau Polisi kita melepaskan dirinya selaku polisi tentara, bukan polisi tukang perang (dulu sempat masuk ABRI). Ia dibawah komando kepala daerah. Kita bisa mengangkat seperti peran Pecalang di Bali bak Sherif di Amerika.