Sesungguhnya kita sedang menyaksikan bagaimana kekecewan masyarakat kepada Pemerintahaan saat ini, entah itu kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan di daerah-daerah, karena berbagai alasan apakah itu karena soal kebijakan dan atau bahkan perilaku oknum-oknum pejabatnya. Koinsiden Foke menjadi sasaran pelampiasanya, dan Jokowi tampil, bukan karena sosok ideal pemimpin kita, tetapi behiviornya terbalik dengan pada umumnya perilaku pemimpin kita yang memang berkarakter priyayi jauh terpisah dari rakyat.

Hasil quick count Pilgub beberapa hari yang lalu, adalah isyarat nyata kekesalan masyarakat kepada situasi yang dirasakan tidak ada perubahan!? Hasil tersebut, sebenarnya bukan karena Foke yang gagal membangun perubahan di Jakarta, atau Jokowi menawarkan perubahan yang diyakini akan berhasil. Dua sosok Foke dan Jokowi itu sebenarnya ditentukan oleh situasi yang berkembang dan terutama di picu juga oleh pemeberitaan media massa yang tidak berimbang.

Sederhana saja bila kita ingin menilai Jokowi, apa yang di tawarkan oleh Jokowi seperti Kartu Sehat Gratis itu, adalah bukti kalau Jokowi tidak memahami bagaimana membangun kesehatan masyarakat. Didalam UU kita, kesehatan masyakarat itu dibangun dan ditingkatkan melalui pendekatan preventive, jadi bukan kurative seperti yg di kampanyakeun oleh Jokowi.

Tetapi yang igin saya kupas disini adalah kegagalan Jokowi bila kelak menjabat sebagai Gubernur Jakarta!. Ada dua hal yang akan menyababkan gagal dari apa yang menjadi kontrak sosial Jokowi-Ahok kelak; Pertama soal system politik kita dan kedua soal Struktur pemerintahan Republik Indonesia.

Sytem Politik; Kita menganut system presidential, yatu Gubernur dan wakilnya di pilih langsung oleh rakyat melalui PilGub, ini artinya tanggung jawab yang paling tinggi adalah kepada rakyat, bukan kepada DPRD. Tetapi LPJ Gubernur disampaikan pada Sidang Paripurna DPRD. Kemudian di DPRD ada fraksi-fraksi ex Partai politik, artinya peran parpol ini akan sagat dominan, sehingga sudah terbangun ada parpol penguasa dan ada parpol oposisi, yang sesungguhnya tidak dikenal dalam system politik presidential. Ini artinya posisi Jokowi Ahok, `PDI-P dan Gerinda (Partai yg mengposisikan sbg Oposisi-dahulu, sekarang menjadi partai pengasa) akan di hadapkan dengan Partai Demokrat dan Koalisinya, yang dahulu sebagai partai penguasa kini berubah menjadi partai oposisi yang jumlah suaranya jauh lebih banyak daripada partai pengasa. Situasi ini hanya lazim terjadi dalam system parlementer. Disinilah terjadinya chaos politik. Program-program yg dikampanyekan oleh Jokowi – Ahok, bukan mustahil ti opos oleh partai oposisi di DPRD.

Organisasi pemerintahan; Organisasi pemerintahan kita adalah terstruktur dari pemerintah Pusat ke Pemerintah Propinsi hingga ke Pemerintan Kabupaten/kota. Artinya peran peran pemerintah pusat masih besar ada di pemerintah daerah baik itu propinsi maupun Kabuaten/kota. Hal yang sederhana adalah, kenapa jakarta macet dan banjir, itu karena disebabkan oleh tidak sinerginya antara kebutuhan pemerintah daerah dan kemampuan pemerintah pusat tertama dalam mengalokasikan anggaran pembangunan untuk daerah-daerah. Pemerintah pusat masih ngurus membangun jalan, bahkan, hingga dikabupaten-kabupetn.

Dua hal tersebut diataslah yang menyebabkan, siapapun pemimpinnya, dew sekalipun, Indonesia tidak akan pernah berhail bisa membangun dengan baik, karena terutama konstitusi kita