Sepertinya politisasi kalau UU KPK mau di revisi lagi oleh DPR kita. Ini tudingan yang teramat wajar, karena rasa tidak percaya penuh masyarakat kepada mereka. Rasa ketidak percayaan itu tumbuh, karena berbagai factor, seperti kejujuran mereka, kompetensi mereka dan bahkan produk dari system yang buruk, sehingga mereka tampil tak bermartabat.

Di kira kalau seseorang terplih menjadi anggota DPR RI itu, boleh langsung menjadi orang yang pandai. Maka jadilah “Mas Eko” berkata akan tugas-tugasnya yaitu; 1. Legislasi. 2. Budgeting dan controling. Adalah kemudian menjadi tugas Mas H. Qomar, yang tidak sedang malawak, tetapi lagi beneran membahas rancangan UU yg sudah menjadi bab per bab. Luar biasa. Hasilnya berapa banyak UU yang di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berapa besar anggaran negara yang menjadi proyek korupsi. Dan berapa kali interpelasi gagal di tengah jalan.

Adalah benar fungsi DPR RI itu seperti yang disampaikan Mas Eko tersebut “legislasi”. Tetapi lantas, bukan harus seperti Mas Qomar begitu. Emang Mas Qomar itu siapa? Turut mikir, turut ngotak-ngatik kata demi kata bahasa hukum. Padahal untuk memahami “Legal Draft” saja, itu ada bidang study dan disiplin ilmunya di Fakultas Hukum.

Fungsi legislasi DPR RI itu, tak ubahnya hanya menyetempel atau menyetujui Rancangan Undang-Undang yang sudah diajukan kepada DPR. Begitu yang terjadi di Amerika. Lantas siapa yang berkewajiban membuat Undang-Undang itu? Nah..yang berkewajiban untuk merumuskan pokok-pokok fikiran untuk isi Undang-Undang adalah semua fihak yang baik terkait secara langsung maupun tidak dengan aturan hukum tersebut. Pokok-Pokok Fikiran itu kemudian di formulasikan dan di rumuskan oleh para ahli hukum kedalam bahasa hukum. Baru para legal drafter menyusunnya menjadi suatu Rancangan Undang-Undang.

Nah jadi yang berdebat, berdiskusi dan yang berjuang, bagaimana merumsukan RUU itu, supaya menjamin rasa adil, tidak kontradiktif di masyarakat, dapat implementatif, adalah para akhlinya. Bila sudah sepakat bulat disetujui, barulah DPR menyetujuinya yang kemudian mengundangkannya.

Sekarang bagaimana dengan fungsi Budgetingnya? Dalam system Presidential, budgeting itu disusun berdasarkan “Kontrak Sosial Presiden”, yaitu janji Presiden kepada rakyat. Tugas DPR RI adalah merumuskan kontrak social tersebut menjadi Program Pemerintah/Negara, yang kemudian menjadi Undang-undang APBN itu. Jadi yang di diskusikannya adalah, program-program janji Presiden dan tentang angka-angka untuk membiayai program tersebut. Tidak boleh sama sekali anggotta DPR mengajukan program-program yang datang dari partainya sendiri. Dalam system Presidential, kedudukan seorang anggota DPR RI adalah mewakili dirinya, tidak mewakili partainya, karena rakyat memilih orang perorang.

Jadi aneh bin ajaib bila di DPR kita ini, ada Fraksi-Fraksi Partai tertentu, Siapa yang memilih partai-partai itu? sebab keberadaan fraksi-fraksi itu hanya terjadi dalam system parlementer.

Kemudian, apa yang dimaksud dengan fungsi controlling nya? DPR RI dapat melakukan fungsi control nya dalam koridor “kontrak social presiden”. Jadi mereka tidak boleh meng oposisinya, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat selaku dirinya. Yang harus ia lakukan adalah mengkritik Presiden bila Presiden melenceng atau ingkar dari kontrak sosialnya.

Last but least, tugas DPR itu, kalau di Amerika, cukup hanya dua tahun saja. Selanjutnya check and balances dilakukan oleh senator, dan dikita boleh juga dilakukan oleh anggota DPA, yg keberadaannya lebih independen karena tdak ada akaitannya dengan partai politik.