Kita sedang menyaksikan ketololan bangsa ini, saat melihat perseteruan antara POLRI dan KPK, yang sama sama bertekad ingin menegakan hukum dan memberantas korupsi. Yang mana esensi dan substansi dalam menegakan hukum dan memberantas korupsi, kalah oleh egoisme kelembagaan. Kita boleh menyalahkan, kalau kejadian ini, akibat dari produk hukum yg jelek atau tafsir hukum yang di kakukan karena soal gengsi kelembagaan.

Dalam situasi chaos seperti ini, sebenarnya masih ada solusi, yaitu campur tanganya Presiden selaku kepala Negara, yang pada dirinya melekat hak-hak prerogative. Benarkah begitu?

Prerogatif berasal dari bahasa latin praerogativa ( dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara), praerogativus (diminta sebagai yangpertama memberi suara), praerogare ( diminta sebelum meminta yang lain).

Hak Prerogative Kepala Negara itu, kita kenal karena kita dahulu belajar waktu duduk di SMP. “Substansi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi adalah pengakuan atas keterbatasan manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna. Manusia bisa khilaf, bahwa kesalahan adalah fitrah manusia, tidak terkecuali dalam memutus perkara. Yudikatif… sebagaimana halnya Legislatif dan Eksekutif berada di wilayah ‘might be wrong’. Penggunaan hak prerogatif oleh kepala negara (wilayah can do no wrong) hanya dalam kondisi teramat khusus. Hak prerogatif dalam bidang hukum adalah katup pengaman yang disediakan negara dalam bidang hukum’.

Sekarang, kita telaah, bahwa didalam UUD 1945 Dalam Satu Naskah, tidak memuat satu pasalpun yang menjelaskan Peran Presiden selaku kepala Negara yang wilayahnya Can Do No Wrong itu. Artinya hak-hak yang melekat pada dirinya tidak ada. Karena itu versi UUD 1945 Dalam satu Naskah, haq prerogative Presiden tsb diejlaskan seperti ini :

UUD 1945 Dalam Satu Naskah, Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikanpertimbangan Mahkamah Agung. *)

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan…pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

UUD yang kita miliki ini sungguh sangat Rancu dan produknya selalu akan menuai Kontoversi, seperti kasus grasi untuk Syaukani, samasekali TIDAK bersifat sebagai “katup pengaman” karena mengusik nurani keadilan publik.

Ini FATAL