Karena system Yg Buruk akhirnya Jokowi-Ahok, dan dilantik hari ini, tetapi sangat sulit akan dapat berbuat banyak. Dari sejak hari ini hingga tahun anggaran yang akan datang, Jokowi harus melaksanakan Program Foke yg pada waktu kampanye di kritiknya habis-habisan, tetapi karena undang-udangnya, anggaran itu harus sesuai dengan alokasinya.

Selanjutnya pada tahun pertama, 2013 Juga harus melaksanakan Programnya Foke. Mengapa? Coba lihat bagaimana system APBD disusun!. APBD DKI Jaya untuk tahun yang akan berjalan pada tahun 2013, adalah anggaran yang di ajukan oleh Pemerintahan Foke dan telah selesai pembahasannya pada bulan agustus yang lalu dan akan ditetapkan pada akhir tahun 2012. Jadi pada tahun pertama Jokowi-Ahok menjabat, adalah melaksanakan Program kerja dan angaran yang di ajukan yang di susun oleh Pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo.

Bagaimana RAPBN/RAPBD disusun, ini tidak seiring dan sejalan dengan system politik presidential. Dalam UU no 25/2004 tentang “system Perencanaan Pembangunan Nasional”, intinya buttom up planning itu, sehingga melibatkan semua stake holders. Hal ini bertabrakan dengan hakekat system pemilihan langsung (Presidential). Sesungguhnya rakyat telah mempercayakan sepenuhnya secara mutlak kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota melalui kedaualatannya pada saat memberikan suara penuh pada Pemilu/kada.

Kemudian, bagaimana Jokowi-Ahok, pada tahun 2014 yang akan datang, bisa memulai menyusun program kerjanya, atas dasar yang digembar-gemborkan pada waktu mereka kampanye? Ini juga hal yg tidak gampang akan dilakukan oleh Gubernur terpilih itu. Mengapa? System kita mengatakan bahwa hak budget itu ada pada legislative/DPRD DKI Jakarta. Artinya Jokowi Ahok yang hanya di dukung oleh 17 suara akan tersandung dengan koalisi partai yang suaranya lebih dari 70 suara, yang pada posisi mengoposisinya.

Hambatan berikutnya adalah sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kalau dikerucutkan apakah parallel antara Program SBY (Pemerintah Pusat) dan Program Jokowi (Pemda)?

Karena itu hal yang akan menyababkan gagalnya apa yang menjadi kontrak sosial Jokowi-Ahok; Pertama soal Management Pemerintahan, System politik kita dan kedua soal Struktur Pemerintahan Republik Indonesia.
Sytem Politik; Kita menganut system presidential, yaitu Gubernur dan wakilnya di pilih langsung oleh rakyat melalui PilGub, ini artinya tanggung jawab yang paling tinggi adalah kepada rakyat, bukan kepada DPRD. Tetapi LPJ Gubernur disampaikan pada Sidang Paripurna DPRD. Kemudian di DPRD ada fraksi-fraksi ex Partai politik, artinya peran parpol ini akan sangat dominan, sehingga sudah terbangun ada parpol penguasa dan ada parpol oposisi, yang sesungguhnya tidak dikenal dalam system politik presidential. Ini artinya posisi Jokowi Ahok, `PDI-P dan Gerinda (Partai yg mengposisikan sbg Oposisi-dahulu, sekarang menjadi partai penguasa dengan hanya 17 suara) akan di hadapkan dengan Partai Demokrat dan Koalisinya, yang dahulu sebagai partai penguasa kini berubah menjadi partai oposisi yang jumlah suaranya jauh lebih banyak daripada partai penguasa, yaitu lebih dari 70 suara.

Situasi ini hanya lazim terjadi dalam system parlementer, tetapi terjadi pada system presidential ala Indonesia. Inllah chaos politik.

Program-program yg dikampanyekan oleh Jokowi – Ahok, bukan mustahil di opos oleh koalisi partai oposisi di DPRD.
Selamat bekerja Mr. Gubernur, anda dinanti oleh seluruh masyarakat dan Dunia untuk mengubah menjadi Jakarta Baru, yang tidak macet, tidak banjir, tidak ada korupsi, tidak kumuh, sekolah dan rumah sakit gratis. Anda berjanji hanya akan duduk satu jam di kantor, selebihnya anda akan keliling dan kelililing seputar Jakarta dan mendengar, mendengar dan mendengar selama 5 tahun kedepan. By Ali Syarief