Elektabilitas Partai vs Eleftabilitas Calon

Sudah nyata-nyata bahwa kita menganut “system presidential”, artinya rakyat memilih orang-perorang. Bukan memilih Parpol. Tetapi para tokoh ilmuwan kita, yg memimpin lembaga-lembaga survey itu, melakukan survey, justru subjeknya adalah Parpolnya. Dan hasil itu malah telah menjadi issue politik yg menjadi high light di negeri ini dan bahkan telah membuat galau para petinggi Partai seperti Susilo Bambang Yudhoyono. Aneh.

Mari kita tela’ah, kemenangan PKS pada Pilkada Jawa Barat dan Sumatra Utara, itu membuktikan, bahwa hasil survey lembaga-lembaga survey dimaksud, tidak ada kait mengkaitnya bahkan tidak relevan dengan elektabilitas kandidat yg diusungnya. Padahal gara-gara Luthfy Hasan, umpamanya, yang tersangkut kasus korupsi import daging sapi, PKS sempat di prediksi dan bahkan di survey, kalau tingkat elektabilitasnya dropped.

Jadi atas dasar apa, kalau partai Golkar yang saat ini, konon, peringkat elektabilitasnya pada posisi teratas, kemudian berkaitan dengan Abu Rizal Bakrie, identic menjadi Cares yg tinggi elektabilitasnya? Adalah sangat gegabah, bahkan keliru, kalau Pencopotan Anas Urbaningrum, diminta untuk mundur, disebabkan karena elektabilitas Partai Demokrat turun menukik ke bawah. Sekali lagi, dalam system presidential, rakyat tidak memilih Partai Politik, tetapi memilih si badu dan di fulan.

Berulang-ulang saya sampaikan, bahwa dalam system presidential itu, rakyat memilih figure. Rupanya mindset orang PDIP, masih Parlementer, diutuslah sang idolanya “Jokowi”, membantu kampanye Cagub “Diah Pitaloka” di Jawa Barat dan cagub “Effendy Simbolon” di Sumut. Hasilnya jeblog juga. Sepertinya Jokowi mulai sadar, kalau 2014 mikir-mikir Nyapres!.