Oleh DR. Syarief Makhya )

Tahun 2013 partai politik mulai sibuk menyiapkan pemilu legistatif yang akan digelar pada Bulan April 2014. Salah satu yang mereka siapkan adalah menjaring dan menseleksi caleg baik untuk DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi dan DPR. Sebagian dari partai peserta pemilu bahkan melakukan rekruitmen caleg secara terbuka yang diumumkan melalui media masa.
Proses seleksi caleg merupakan tahapan penting untuk menentukan kualitas anggota legistatif yang terpilih nanti. Bisa dibayangkan kalau mereka yang terpilih menjadi anggota legistatif adalah orang orang yang tidak memiliki integritas, orientasi hanya untuk mencari uang, tidak mimiliki idealisme, tidak memiliki visi untuk memperbaiki pemerintahan, dan tidak jelas apa yang harus dilakukannya pada hal peran anggota legistatif sangat menentukan sebagai penentu kebijakan, penyeleksi calon pemimpin pemerintahan, mengontrol pemerintahan dan pengatur kekuasaan.

Fakta selama ini, hasil pemilu 2009 peran dan kualitas anggota legistatif tidak jauh lebih baik dari hasil pemilu sebelumnya, bahkan lebih buruk citranya. Korupsi, pelecehan seksual, mengkonsumsi narkoba, jarang masuk mengikuti persidangan, memanipulasi anggaran, kinerja yang tidak terukur, dan gaya hidup yang tidak bersahaja menjadi profil anggota legistatif dewasa ini. Dalam kondisi anggota legistatif demikian, maka kita sulit berharap kalau proses kekuasaan di negri ini akan menghasilkan pemerintahan yang terkontrol dan membangun pemerintahan yang berkualitas.

Ada kekecewaan kolektif terhadap kinerja Dewan selama ini, rakyat yang tadinya berharap dengan pemilu bisa menghasilkan kualitas anggota legistatif dan bisa memberi warna terhadap jalannya pemerintahan, justru menjadi bagian yang bermasalah.
Pemilu 2014 sudah di depan mata, hanya menyisakan waktu satu tahun lagi rakyat akan memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legistatif. Kini, rakyat memimpikan pada pemilu 2014 akan ada mukjizat lahirnya politisi-politisi baru yang biasa membawa perubahan. Seraya berharap demikian, tentu saja harapan itu tidak akan pernah terwujud, jika rakyat hanya berdiam diri, tidak melakukan gerakan perubahan untuk mengontrol partai politik dan caleg.
Dalam cara pandang demikian, maka rakyat harus memiliki agenda dan gerakan politik yang mampu mencegah munculnya caleg-caleg yang bermasalah dan tidak layak untuk mencalonkan diri sebagai caleg.
Agenda Publik

Rekruitmen calon legistatif sepenuhnya menjadi otoritas partai politik; rakyat praktis secara formal tidak memiliki akses untuk menyeleksi caleg. Bahkan partai politik cenderung menutup diri terhadap akses politik publik untuk menyampaikan informasi dan aspirasi public terhadap caleg-caleg yang diusulkan oleh partai politik.
Namun, publik melalui media lain, seperti media masa, forum-forum diskusi, aksi-aksi demonstratif, dan penggunaan media-sosial bisa ikut mempengaruhi terhadap caleg-caleg yang diusulkan partai politik. Peran publik untuk mengontrol caleg-caleg menjadi strategis untuk menyampaikan informasi caleg-caleg yang bermasalah ke masyarakat luas, sehingga masyarakat mempunyai informasi yang cukup dipercaya untuk menentukan pilihan politiknya.

Agenda publik yang bisa dilakukan antara lain : Pertama, penyebaran caleg yang bermasalah. Caleg yang bermasalah dicirikan pernah melakukan tindak pidana korupsi, atau penyalahgunaan wewenang yang lain, caleg juga tidak pernah melakukan pelanggaran HAM, tidak pernah melakukan kejahatan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, mengkonsumsi narkoba, melakukan suap dan politik uang (T.Masduki, 2004).

Kedua, perlu ada kejelasan visi untuk menjadi caleg. Jika hanya sebatas mencari uang atau untuk meningkatkan status sosial, maka hampir dapat dipastikan jika terpilih, caleg tersebut tidak akan bisa berbuat banyak untuk kepentingan rakyat banyak. Tidak sedikit selama ini mereka yang menjadi anggota legistatif, tidak jelas apa yang harus dilakukannya bahkan ada anggota legistatif yang tidak pernah berkomunikasi dengan rakyatnya.

Jadi, tidak cukup kategori caleg yang bermasalah hanya diukur oleh track record yang buruk, tapi juga prestasi caleg menjadi penting untuk membedakan secara tegas dan jelas diantara kandidat. Untuk itu, perlu melakukan penulusuran riwayat dan aktivitas caleg, terutama caleg yang mencalonkan untuk ke kedua, atau ketiga kalinya.

Ketiga, harus ada sosialisasi pemilih kritis. Pemilih terutama yang masuk kategori kelas menengah ke bawah harus dibekali informasi yang cukup agar bisa memililiki indikator yang bisa dijadikan panduan untuk menentukan hak politiknya, sehingga pemilih tidak akan memilih kandidat yang bermasalah dan kandidat yang orientasi dan visi politiknya hanya sekedar mencari uang. Pemilih jangan sampai dijadikan korban mobilisasi caleg sehingga tidak lagi kiritis terhadap partai politik dan caleg.