Hampir semua politikus kita, yg sedang menjajakan dirinya untuk dapat dipilih oleh rakyat, jualan issuenya tentu saja  soal2 ekonomi, seperti bagaimana mensejahterakan rakyat,  ketersediaan lapangan kerja, kenaikan upah, kesehetan, jaminan keadilan hukum, dan pembangunan infra struktur lainnya,dll. Pokoknya apa saja yg menjadi keluhan masyarakat yang sedang menjadi high light topic baik secara local maupun nasional.

Celakanya, baik politkus yg berjuang untuk mendapat kekuasaan baik di ekesekutif  maupun di legislative, topiknya sama, yang di kampanyekanya sama itu-itu juga. Seolah-olah, mereka itu seperti yang paling tahu, bahwa bangsa dan Negara itu, memerlukan apa yg mereka katakan.  Mereka seperti  menjadi orang yang tiba-tiba pandai. Se-olah2, apa yg mereka tawarkan itu akan dapat menyelesaikan masalah bangsa. Seolah-olah para pejabat karir, yang setiap hari ngurus masalah-masalah tersebut, tidak mengerti apa-apa yang harus di lakukan untuk bangsa ini, padahal  mereka bergelut mengurus hal2 tersebut dan sdh puluhan tahun lamanya dengan masalah2 tersebut.

Benarkah seperti itu?

Mari kita lihat sebagai case study, apa yang terjadi dengan Kartu Jakarta Sehantnya Jokowi, yang kemudian menuai badai politik antara Gubnernur dan DPRD DKI Jaya.

Baiknya paradigma kita melihat, kalau para pejabat yang berada di Dinas2 dan apalagi Bapeda misalnya, adalah mereka yang karena tugas sehari-harinya, sejatinya paling tahu dengan issue-issue apa saja yang paling urgent yg harus dilakukan oleh Para Pengambil Keputusan di pemda masing-masing.

Nah itulah-yang perlu diposisikan oleh Jokowi dan politikus lainnya, sebagai politikus memahami mereka  sebagai pejabat karir-yg telah lama berkiprah dalam bidang dan dispilinnya. Sehingga apa yang harus dilakukan para politkus itu adalah membaca peta politik,  dalam system politik yg buruk ini, kemudian, bagaimana “merumuskan kebijakan politik” untuk dapat mengakomodir issue-issue pembangunan tersebut, sehingga dapat mudah, lancar dan di dukung oleh semua pihak.

Kartu Jakarta Sehat, di nilai tidak matang, oleh beberapa kalangan, sehingga sempat melahirkan masalah ditingkat pelaksana (Rumah Sakit-merugi) dan menjadi issue politik (di Dewan Perwakilan Daerah-wacana interpelasi).

Tidakah Jokowi sadar kalau DPRD DKI Jakarta ini komposisinya seperti ini,

DPRD Provinsi DKI Jakarta Priode 2009-2014 berjumlah 94 Orang Anggota  terdiri dari

Fraksi Partai Demokrat 32 Orang Anggota

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera  18 Orang Anggota

Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan 11 Orang Anggota

Fraksi partai Golongan Karya 7 Orang Anggota

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 7 Orang Anggota

Fraksi Gerakan Indonesia Raya 6 Orang Anggota

Sementara itu Fraksi Gabungan  DPRD DKI Jakarta sebagai berikut:

Fraksi Hanura Damai Sejahtera 8 orang Anggota

Fraksi Pan dan PKB 5 orang anggota.

Jaman Foke, PD dan Kawan-kawan itu adalah the ruling Parties, melawan PDIP dan Gerindra yang mengoposisinya.  Tiba-tiba Jokowi – Ahok menjadi penguasa, serta merta PDI-P dan Gerindra menjadi the ruling parties, dan yang lain mengoposisinya (ini layaknya terjadi dalam system parlementer).

System yang buruk ini, tidak di sadari oleh Jokowi, sehingga akhirnya, sampai menuai wacana interpelasi itu.

Beranikah Jokowi mengatakan, system politik kita ini buruk sekali, kemudian mengatakan ;

1. Bubarkan itu fraksi-fraksi di DPRD, karena rakyat tdk memilih partai politik. @.Lepaskan setiap anggota DPRD dengan Partai Politiknya, dalam system presidential itu, keterwakilan seseorang atas nama dirinya, bukan atas nama partai. #.Mari kita wujudkan kontrak social Gubernur terplilih, kita wujudkan dalam program Jakarta, karena itu janji saya kepada rakyat.