Menelaah 4 Pilar Yg di Somasi Rachmawati

 

Seminggu sebelum wafat, Ketua MPR Taufiq Kiemas digugat adik iparnya, Rachmawati Soekarnoputri, terkait gagasannya untuk menyosialisasikan empat pilar kebangsaan Indonesia.

 

Namun, Taufiq Kiemas menanggapi santai gugatan adik dari istrinya Megawati Soekarnoputri itu. “Biarin saja tidak usah digubris, silahkan saja somasi enggak apa-apa,” tandas Taufiq Kiemas.

Sebelumnya, pada 1 Juni 2013, bertepatan dengan perayaan hari pancasila, Rachmawati menegaskan akan melakukan somasi terkait penggunaan kosakata “Empat Pilar” yang gencar disosialisasikan MPR.

 

Somasi dilayangkan secara tertulis melalui kuasa hukumnya, Bambang Suroso ke Sekretariat MPR RI. Somasi yang diajukan berupa teguran agar MPR tidak lagi mensosialisasikan kosakata “Empat Pilar” yang dikaitkan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam perspektif Rachmawati, kata Bambang, penggunaan kosakata “Empat Pilar” merupakan bentuk penyesatan dan pengaburan bila dikaitkan dengan etimologi kata pilar dalam kalimat “Empat Pilar Negara”.

Kerisauan akan kelangsungan NKRI ini, telah di respon oleh Ketua MPR RI kita, alm. DR. H. Taufiq Kiemas, dengan sosialisasi lagi Program yang dikenal 4 pilar itu;  Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan dan NKRI. Tentu saja kita dapat memakluminya, karena Pancasila dan UUD 1945 itu, bagi rata-rata kita merasa seolah-olah harga mati untuk bisa di ubah-ubah,apalagi di ganti. Tanpa kita sadari, bahwa justru permasalahan bangsa ini, bersumber dari UUD 45 kita dan sikap serta pandangan kita kapada Pancasilaitu sendiri!.

Mari kita menela’ahnya ;

Pada era Bung Karno, beberapa kali gonta-ganti UUD, hingga akhirnya kembali kepada UUD 1945, dan kemudian Bung karno menclaim diriya menjadi Presiden seumur Hidup.

Berlanjut pada era orde baru, sesuai dg UUD 45 yg dilaksanakan secara murni dan konsekuen oleh Pak Harto. Indonesia menganut system Parlementer, pada jaman Orla dan Orba, artinya rakyat memilih partai politik pada setiap pemilu. Apa yang terjadi? Di Jaman Orla, terjadi hal yang aneh, saat pelaksanaan Pemilu 1955. Dari sekian peserta Partai Poliktik Pemilu tersebut, ada diikuti oleh peserta no. 28, yaitu peserta non partai alias perorangan. Ia adalah R. Soedjono Prawirisoedarso dan berhasil duduk sebagai anggota konstituante.

Kemudian pada era Orde Baru, Presiden Suhartolah yang dalam berbagai pidatonya bersiteguh untuk “melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara Murni dan Konsekuen” itu. Apa yang terjadi? Partai pemenang pemilu, selama 6 kali, Golkar, tidak otomatis menempatkan ketua Umumnya menjadi Presiden/Perdana menteri. Karena Presiden harus dipilih pada sidang Umum MPR RI. Lazimnya (fatsoen system parlementer), partai pemenang pemilu otomatis menjadi Pemimpin pemerintahan.

Akhirnya kejadianlah seperti pada Gusdur. Ia  berasal dari partai kecil, PKB, tetapi berhasil dipilih menjadi Presiden RI. Walau kemudian di jatuhkan kembali oleh pemilih dan pendukungnya sendiri!.

Sebelumnya Presiden Habibi ditolak laporan pertanggung jawabannya oleh Partainya sendiri, sehingga tidak bisa mencalonkan kembali sebagai Presiden. Aneh bin nyata.

Pada era reformasi, system politik sudah berganti dari system parlementer ke system presidential. Disini lebih banyak lagi hal yang aneh. Calon Presiden boleh berkoalisi antar dua partai. Akhirnya ketika berhasil menjadi Presiden dan wakilnya, menjelang pemilu berikutnya, dua-duanya bersaing untuk berebut kursi Presiden. Terjadi pada waktu Megawati dan hamzah Haz, pemilu 2004. dan SBY-JK pada waktu pemilu 2009.

Di DPR terjadi koalisi Partai-partai pendukung SBY dan oposisi kepada the ruling Party. Hal ini hanya lazim terjadi dalam system Parlementer. Didalam system Presidential Rakyat tidak memilih partai, melainkan figure perorangan, tetapi di DPR terbentuk fraksi-fraksi parpol. Siapa yg memilih Parpol, parpol mewakili siapa?

Mau tetap menggunakan UUD 1945 itu?