Menuju ke Kesepakatan Pokok-pokok Permasalahan Bangsa
(Sebagai masukan bagi kelompok-kelompok pemikir dengan harapan agar bisa diperoleh
kesepakatan bersama atas permasalahan yang dihadapi bangsa)
Oleh:
Hendarmin Ranadireksa

A. Latar belakang.

Bagaimana sesungguhnya kondisi Indonesia saat ini? Tergantung pada sia-pa pertanyaan diajukan. Penguasa akan menjawab, dibanding dengan periode sebelumnya, banyak kemajuan telah dicapai. Di sektor ekonomi makro, pertum-buhan ekonomi selalu di atas 6%/tahun, inflasi terkendali, bursa saham tetap menarik bagi investor, mata uang rupiah konon termasuk satu dari enam mata uang yang paling stabil di dunia, dan pemberantasan korupsi yang merupakan tuntutan utama reformasi sedang terus digalakkan, dll. Penguasa juga mengakui ada kekurangan di sana-sini namun penyebabnya bukan akibat kebijakan mela-inkan disebabkan faktor eksternal a.l. meroketnya harga BBM di pasar interna-sional. Mereka meyakini bahwa perjalanan berbangsa dan bernegara telah bera-da pada track yang benar. Secara bertahap Indonesia mulai keluar dari himpitan krisis. Namun lain lagi opini yang berkepentingan pada penggantian kekuasaan. Bagi mereka kondisi negara semakin memprihatinkan. Sekedar contoh: Harga bahan pokok yang terus membubung, pengurangan subsidi BBM berakibat pada melonjaknya harga, program dadakan, dan setengah dipaksakan, substitusi mi-nyak tanah ke elpiji untuk masyarakat kecil menghadapi kendala dengan mem-bubungnya harga elpiji dan diperparah dengan lemahnya distribusi yang menye-babkan sering hilang dipasaran. Rakyat kecil banyak yang tidak mampu menye-kolahkan anaknya karena mahalnya biaya pendidikan. Kesemuanya berakibat pada makin melemahnya daya beli rakyat. Pemerintah juga dinilai tidak mampu mengurangi pengangguran bahkan pengangguran angkatan kerja terdidik pun meningkat. Pemerintah juga dinilai tidak bisa melindungi kaum yang lemah. Pe-merintah terkesan tidak peduli atas kasus pemulangan puluhan ribu TKW/TKI yang dinilai ilegal oleh negara tetangga. Hal yang sama berlaku atas kasus hu-kum yang menimpa sejumlah TKW di luar negeri. Penanganan kasus BLBI tetap tidak jelas dan membiarkan kasus menguap seiring dengan waktu. Dan konon Indonesia terjebak pada perangkap pangan. Namun bagi kebanyakan rakyat je-lata, yang dari rezim ke rezim kehidupannya tidak berubah, tidak tahu harus menjawab apa mereka tidak peduli dengan hingar bingar politik.

Bagaimana sesungguhnya kondisi perekonomian kita? Pertanyaan yang sa-ma berlaku untuk kondisi perpolitikan dan budaya. Perlu adanya kesamaan tolok ukur agar tidak keliru menyikapi. Bila memang benar ada kemajuan maka keber-hasilannya perlu dijaga bahkan ditingkatkan. Konsep atau program, yang terbuk-ti berhasil itu, perlu diteruskan, kalaupun ada revisi tujuannya bukan untuk me-rombak melainkan untuk menyempurnakan. Mengganti, apalagi merombak, se-suatu yang sudah terbukti berhasil akan berakibat kontra produktif. Maka akan menjadi relevan ungkapan “ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk” (disua-rakan beberapa mantan pejabat Orde Baru hanya beberapa saat pasca tum-bangnya Pak Harto yang hingga kini tidak jelas atau belum ada yang menjelas-kan, apa yang baik dan apa yang buruk itu). Berbeda sekali dengan sikap Orde Baru di era awal kekuasaannya yang dengan lantang mengumandangkan slo-gan ‘akan melakukan koreksi total atas kesalahan yang dibuat Orde Lama’. Orde Lama telah melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, stig-ma yang cukup ampuh yang ditempelkan oleh rezim Orde Baru.

Siapa yang dapat membedah kondisi negara yang hasilnya bisa diterima ma-syarakat luas. Di tengah rendahnya citra masyarakat terhadap sikap dan perila-ku sejumlah pejabat kepercayaan publik (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dan rendahnya citra elit partai, yang luas diberitakan media massa, sulit bagi masya-rakat menerima penjelasan yang berasal dari wilayah itu. Harus ada pihak, yang oleh masyarakat umum, dianggap netral, tidak memihak dan tidak bermuatan kepentingan. Pihak dari lapisan tertentu dalam masyarakat yang belum ‘terkon-taminasi’ oleh kepentingan kekuasaan. Pihak yang mampu membuat jarak ter-hadap kekuasaan. Pihak yang kepentingannya hanya pada kebenaran dan pada keselamatan bangsa dan negara. Mereka adalah kaum intelektual, tidak terbatas pada akademisi, budayawan dan pemuka masyarakat termasuk dalam golongan ini. Dengan kriteria itu opini mereka akan diterima masyarakat karena dinilai ob-yektif dan rasional.

Sejarah mengajarkan kekuatan pikiranlah yang mampu membuat perubahan secara substansial. Itulah yang dibawakan para nabi, para rasul, para filsuf, para negarawan atau dari yang berwawasan kenegarawanan. Bahkan penemuan ba-ru ilmuwan juga bisa menjadi pemicu perubah tatanan dan sistem kemasyara-katan (semisal Inggris dengan Revolusi Industri-nya atau revolusi informasi yang mengubah geo politik dan geo ekonomi yang dirasakan sekarang ini). Dalam ke-mandekan, kaum intelektual bisa menjadi pelopor penggerak perubahan. Seja-rah Indonesia mencatat dengan tinta emas pergerakan kaum intelektual baik yang dilakukan di negeri sendiri (Boedi Oetomo, Sarekat Islam, dll) maupun di luar negeri. Di Negeri Belanda, berdiri “Indische Vereniging” yang kemudian ber-ganti nama menjadi “Indonesische Vereniging” (1922) dan terakhir, untuk lebih memperjelas identitas dan arah perjuangan, kembali mengubah namanya men-jadi “Perhimpunan Indonesia” (1924). Yang terakhir ini kemudian melahirkan ‘Manifesto Politik’ yang ruh dan semangatnya mengimbas ke tanah air, yakni dengan lahirnya sejumlah partai perjuangan. Lahirnya Sumpah Pemuda 28 Ok-tober 1928 hingga Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah buah perjalanan panjang perjuangan kaum intelektual Indonesia. Mereka kemudian dikenal dan diakui se-jarah sebagai bapak-bapak bangsa.

Kembali pada pertanyaan bagaimana sesungguhnya kondisi Indonesia. Fak-ta adanya dua opini yang berbeda secara diametral, klaim keberhasilan dan klaim masih belum beranjak dari keterpurukan, memperjelas belum adanya ke-samaan cara pandang yang mengindikasikan krisis multi dimensi belum sirna di Bumi Pertiwi. Krisis multi dimensi adalah warisan Orde Baru, buah dari 32 tahun kekuasaannya. Krisis menerpa di hampir semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara yang dirasakan saling mengait dan berkelindan. Hingga kini be-lum pernah ada kesepakatan tentang sifat dan kadar krisis dan menerpa sektor apa saja hingga diistilahkan sebagai krisis multi dimensi. Semuanya seakan ter-kungkung oleh keengganan menghadapi fakta dan mentalitas tidak sabar me-nunggu hasil. Segala sesuatu seakan ingin diselesaikan serba instant. “Kita se-mua sudah tahu masalahnya, yang diperlukan adalah solusi”, ungkapan seperti itu biasa muncul dalam forum diskusi. Padahal jawaban atau solusi atas perma-salahan diperoleh hanya apabila pokok-pokok permasalahan telah dipahami se-cara utuh. Belum adanya kejelasanlah yang mengakibatkan munculnya perbe-daan persepsi atas kondisi bangsa. Dibutuhkan kejujuran dalam membedah per-masalahan dan keberanian menghadapi kenyataan yang mungkin pahit. Kese-muanya diperlukan agar diperoleh gambaran menyeluruh tentang masalah apa yang tengah dihadapi bangsa dan dengan itu akan tergambar kriteria kepemim-pinan masa depan yang dibutuhkan negeri.

B. Hal-hal yang memerlukan kejelasan penyikapan.

I. Umum.

Pasca Orde Baru diwarnai oleh;

o Tawuran, konflik horizontal dan vertikal, tidak jarang berdarah-darah sea-kan tidak pernah jeda. Adakah karena hal ini maka muncul istilah ‘refor-masi kebablasan’?

Catatan:
• Bagaimana mungkin reformasi ‘kebablasan’ sementara konsep kong-kret reformasi atas kehidupan berbangsa dan bernegara belum per-nah ada. Penggerak reformasi adalah mahasiswa, tuntutannya seder-hana yakni “ Berantas KKN!!! ” (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pe-sannya jelas dan mudah dipahami (karenanya didukung rakyat). Lagi pula tidakkah naif mengharapkan lahirnya konsep berasal dari maha-siswa?

o Unjuk rasa oleh elemen masyarakat (buruh, guru, petani, ketidakpuasan atas hasil pilkada, dll) acapkali berakhir rusuh. Bentrok fisik antara petu-gas dan demonstran menjadi berita biasa. Peristiwa terjadi mulai dari ting-kat pusat (Jakarta) hingga tingkat desa. Adakah karena hal ini muncul is-tilah ‘demokrasi kebablasan’?

Catatan: Dengan fenomena seperti itu termasuk dalam kategori apa sis-tem yang tengah berlaku di Indonesia? Adakah yang seperti di-khawatirkan Plato dan Polybios bahwa demokrasi tanpa kejelas-an sistem bisa terjebak ke dalam mobokrasi (the rule of mob, negara diperintah oleh rakyat yang tidak tahu apa-apa), atau okhlokrasi (okhlos, Latin – gembel)?

II. Politik.

1. Kehidupan Politik.

o Ada anggapan sistem multi partai (ditambah dengan maraknya partai baru) bertentangan dengan sistem presidensial. Benarkah persepsi itu? Mengapa sistem parlementer di Inggris parktis hanya didominasi 2 partai saja (Partai Konservatif dan Partai Buruh)?

o Bermunculannya partai baru menghadirkan diskursus tidak berkesu-dahan, sistem multi partai vis a vis dwi partai. Hal yang kemudian di-keluhkan sebagai sebagai ketidaksiapan berdemokrasi. Benarkah si-nyalemen itu?

o Pemekaran wilayah (faktanya wilayah menjadi lebih menyempit), buah tuntutan ‘dari bawah’ ataupun kebijakan ‘dari atas’, seringkali berdam-pak kisruh (dari tingkat desa hingga provinsi)). Apa penyebabnya dan adakah alternatifnya?

o Kebijakan Otonomi Daerah juga seringkali berdampak kisruh akibat hubungan kurang harmonis antara pusat dengan provinsi, antara pu-sat dengan kabupaten, antara provinsi dengan kabupaten, antara ka-bupaten dengan kota. Apa penyebabnya? Adakah otonomi daerah da-lam format seperti itu masih akan dipertahankan? Adakah alternatif-nya?

2. Konstitusi.

o Opini masyarakat politik terbelah antara yang tidak mengakui keab-sahan UUD 1945 Amandemen IV, yang menghendaki Amandemen V, yang menghendaki agar UUD 1945 Amandemen IV dipraktekkan un-tuk periode waktu tertentu sebelum dilakukan Amandemen V, dan yang menghendaki membuat konstitusi baru dengan alasan UUD 1945 original bersifat darurat (vide: Pidato Bung Karno 18 Agustus 1945). Bagaimana menyikapi hal tersebut, apa pengaruhnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dan apa jalan keluarnya?

o UUD 1945 Amandemen IV menghadirkan 10 lembaga tinggi negara yakni MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mah-kamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Militer, dan Kepolisian. UUD 1945 Amandemen V usulan DPD menghadirkan 14 lembaga tinggi negara yakni MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, MA, MK, KY, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), KPU (Komisi pemilihan Umum), KPI (Komisi Pers Indonesia), Komnas HAM, Militer, dan Kepolisian (konstitusi demokratik lazimnya hanya memiliki 3 lembaga tinggi (trias politika) untuk sistem presidensial atau 4 lembaga tinggi (trias politika + lembaga kepala negara, sebagai simbol negara). Mana yang akan dipilih?

o Bagaimana konstitusi menempatkan posisi MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, MA, MK, KY, BPK, BPKP, KPK, KPU, Komnas HAM, BPK, BPKP, lembaga birokrasi, militer, dan kepolisian?

Masihkah akan dipertahankan istilah TNI/Polri (juga dalam konstitusi) atas fungsi pertahanan dan keamanan yang substansinya tidak berbe-da dengan istilah dan fungsi ABRI?

3. Hukum (hukum adalah produk politik).

o Bagaimana menyikapi “Mafia Peradilan” dan/atau bagaimana mene-gakkan rule of law?

4. Politik Luar Negeri.

o Politik luar negeri yang seperti apa yang diperlukan. Bebas & aktif, condong ke Barat, atau condong ke negara-negara Islam/Timur Te-ngah. Apa alasannya?

III. Ekonomi.

1. Lapangan kerja & pengangguran.

o Pengangguran diberitakan masih tinggi atau bahkan meningkat. Se-mentara pengangguran teratasi bila ada lapangan kerja. Lapangan kerja butuh modal. Dari mana modal diperoleh? Modal pemerintah, utang LN, modal swasta lokal, modal asing? Apa alasannya? Bagai-mana menyikapi PMA? Apa makna dan tujuan pembangunan?

o TKI dan TKW (PRT) sering ditempatkan sebagai jenis pekerjaan tidak terhormat dan dianggap sebagai mengurangi harga diri bangsa. Benarkah persepsi semacam itu?

o Bagaimana menggerakkan ekonomi pedesaan, sementara konon kini Indonesia telah terjebak perangkap pangan?

o Adakah turisme perlu digalakkan? Bagaimana dengan kemungkinan benturan budaya dan/atau mentalitas paranoid terhadap asing?

2. Prioritas pembangunan.

o Mana yang akan jadi prioritas pembangunan: industri manufaktur, in-dustri dasar, industri pariwisata, industru pertanian, industri kelautan? Adakah diperlukan atau justru tidak diperlukan adanya prioritas?

3. Sistem (mazhab) ekonomi.

o Mana yang jadi pilihan, sistem ekonomi kapialis-liberalis (pasar bebas), sistem campuran (kapitalis + sosialis), sistem sosialis (peran kuat ne-gara + sistem distribusi), atau sistem ekonomi Islam? (perlu penjelas-an lebih jauh tentang konsep ekonomi Islam). Atau adakah alternatif lain?

o Adakah Koperasi, BUMN, dan Swasta masih relevan, apa peran dan fungsi Koperasi, BUMN, Swasta, akankah tetap dipertahankan dalam format seperti sekarang ini? Atau, adakah konsep lain?

4. Utang Negara & Utang Swasta.

o Berapa besar utang LN/DN pemerintah/negara dan swasta?

o Bagaimana membayar utang, dan adakah skema dasar yang menggambarkan pembayaran utang?

o Utang negara berkembang (termasuk Indonesia) sering dikeluhkan sebagai produk jebakan (debt trap) negara-negara kaya/Barat oleh karenanya tidak sedikit yang menghendaki agar ‘ngemplang’ saja alias tidak perlu bayar (moratorium). Apa konsekuensi ngemplang?

5. Perusahaan Multi Nasional (MNC).

o Kehadiran MNC sering dinilai sebagai merugikan, lebih banyak muda-rat ketimbang manfaatnya. Mereka hanya mengeksploitasi kekayaan negara dan dikonotasikan sebagai imperialisme ekonomi. Adakah konsep untuk menghentikan / membatasi ruang gerak mereka. Bagai-mana dengan konsep berdikari?

6. Modal Pembangunan.

o Kebijakan pembangunan sejak 32 tahun Orde Baru hingga 10 tahun pasca Orde Baru masih saja bertumpu (di luar pajak) pada eksploitasi SDA tidak terbarukan, dijual apa adanya tanpa nilai tambah (yang kini mulai habis, menipis, atau terikat kontrak jangka panjang). Adakah ke-bijakan semacam itu masih akan diteruskan?

7. Kerusakan lingkungan / pemanasan global.

o Penggundulan hutan sejak Orde Baru berkuasa hingga kini masih te-rus berlangsung. Penggundulan terjadi akibat a.l., alih fungsi hutan / hutan lindung menjadi areal pertambangan (terlebih saat ini ketika har-ga batubara naik tajam di pasar internasional), menjadi areal perke-bunan (mis. kelapa sawit), menjadi wilayah pemukiman/kota (kasus P Bintan), “penebangan liar” (yang diekspor tetap logs).

Pengrusakan lingkungan juga terjadi di wilayah pantai dan di laut se-perti, alih fungsi hutan bakau jadi tambak udang atau dijadikan kawas-an real estat. yang menambah lebih cepat kerusakan lingkungan / pe-manasan global. Hancurnya terumbu karang (akibat menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak).

Maraknya banjir, selain akibat pemaasan global, juga disebabkan oleh susutnya resapan air akibat gundulnya hutan, susutnya keragaman hayati (bio diversitas) yang kesemuanya, bila tidak diatasi, akan terus menyengsarakan kehidupan dan pada gilirannya akan melemahkan ketahanan nasional. Adakah konsep untuk mengatasinya?

IV. Budaya.

1. Harga diri bangsa.

o Benarkah jiwa nasionalisme dan harga diri bangsa melemah? Apa pe-nyebabnya? Bagaimana mengatasinya?

2. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

o Masih relevankah Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernega-ra? Apa penyebab redupnya kepedulian terhadap Pancasila? Bagai-mana menghidupkan kembali kepedulian terhadap Pancasila?

o Apa makna Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Adakah kesadaran ber-‘bhineka’ masih hidup dalam sa-nubari bangsa? Bagaimana dengan fenomena maraknya hujatan, pengrusakan, hingga penganiayaan yang dilakukan kelompok tertentu terhadap kelompok yang tidak seagama dan/atau tidak sealiran? Mengapa pemerintah seperti tidak berdaya bahkan terkesan memberi angin terhadap pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM semacam itu? Bagaimana seharusnya sikap negara?

3. Budaya & nilai kearifan lokal.

o Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal Bagaimana melestarikan dan / atau memupuk nilai kearifan lokal? Bagaimana menjembatani kehendak untuk ‘menyeregamkan’ yang berasal dari kebijakan top-down dengan aspirasi atau kebutuhan memiliki identitas diri berdasar-kan nilai kearifan lokal?

o Selain budaya yang biasa dikenal sebagai ‘budaya asli daerah’ seperti budaya Aceh, Batak, Minangkabau, Sunda, Jawa, Bali, Makasar, Mi-nahasa, Ambon, dll, masuk kategori apa budaya suku Kubu/Sakai di Sumatera, Baduy di Jawa Barat, Dayak di Kalimantan, Asmat/Balim di Papua? Apakah dampak dari makin punahnya habitat mereka (akibat kebijakan pembangunan yang mengabaikan budaya)?

4. Pendidikan.

o Keluhan terhadap tingginya biaya pendidikan (uang pendaftaran, uang sekolah, uang buku, uang pembangunan, kesejahteraan guru, dll) te-rus berlangsung. Sementara bangunan sekolah yang ambruk terkesan dinilai sebagai berita biasa. Siapa sesungguhnya yang berkepentingan / bertanggungjawab atas kecerdasan bangsa?

o Dibandingkan dengan negara-negara tetangga Indonesia miskin pene-muan, miskin inovasi teknologi, sementara sains dan teknologi adalah prasyarat untuk masuk dalam pertarungan global.

o Adakah applied science lebih penting dari pure science? Apa makna applied research dan basic research bagi bangsa & negara? Bagaima-na dengan gagasan link & match?

o Adakah Indonesia memiliki visi pendidikan?

5. Budaya maritim, budaya tani, budaya industri.

o Indonesia selalu menyebut dirinya negara kepulauan (negara kepulau-an terbesar di dunia). Sementara faktanya adalah k.l. 3/4 (bukan 2/3) luas wilayahnya adalah laut. Tidakkah lebih tepat kalau Indonesia me-nyatakan diri sebagai bangsa maritim? Apa konsekuensinya?

6. Dll.

V. Manajemen Pemerintahan.

• Kinerja birokrasi sering dikeluhkan sebagai penyebab lambannya pem-bangunan. Menteri Keuangan, beberapa waktu yang lalu menyatakan tengah melakukan reformasi birokrasi di departemennya. Rendahnya kinerja birokrasi adakah akibat kurangnya pembinaan ataukah akibat sistem? Bila benar akibat sistem bagaimana solusinya?

VI. Kesimpulan.

 Perlukah Indonesia memiliki strategi pembangunan jangka panjang yang bisa diterjemahkan menjadi program jangka menengah dan program jangka pendek? Adakah strategi dasar menghadapi pertarungan global?

 Tanpa kejelasan masalah yang dihadapi, tanpa kejelasan arah (visi). Se-dang menuju ke mana bahtera bangsa?

C. Dari mana memulai?

Dari wacana umum ada beberapa pendapat, a.l.;

1. Mulai dari diri sendiri.

o Adakah yang dimaksud penerapan nilai baik dimulai dari dari perorangan berlanjut ke keluarga berkembang ke masyarakat dan akhirnya mencakup seluruh bangsa? Bagaimana cara ‘menularkan’ nilai baik kepada warga? Tidakkah untuk itu diperlukan kekuasaan (pemerintahan) yang bisa me-maksa agar nilai-nilai baik, individu atau keluarga, tercipta dan perusak ni-lai baik memperoleh sanksi?

o Yang dibutuhkan warga dari negara adalah adanya jaminan atas kea-manan (diri, keluarga, dan harta benda), jaminan bahwa keyakinan aga-ma atau kepercayaannya – sejauh tidak melanggar hukum – wajib dilin-dungi, jaminan kepastian hukum, jaminan atas kehidupan yang layak (sandang, pangan, dan papan, akses ke pendidikan, dan tersedianya lapangan kerja, dll).

2. Dimulai dari pemimpin.

o Adakah karena adanya persepsi bahwa segala sesuatu harus dimulai dari atas maka kemudian marak peminat untuk menjadi presiden. Hal mana diperkuat dengan pernyataan yang terlontar dari hampir semua peminat bahwa kondisi negara masih memprihatinkan. Mereka memiliki keyakinan yang sama, mampu melakukan perubahan (ke arah yang lebih baik tentu-nya). Perubahan apa dan bagaimana melakukan perubahan, tidak dijelas-kan.

o Maka adakah maraknya calon presiden harus disyukuri (sebagai indikator akan banyaknya calon pemimpin bangsa) atau memprihatinkan (dengan model seperti itu di negeri ini pemimpin baru dimungkinkan berkuasa tan-pa kejelasan visi, misi, dan program. Yang mengemuka bukan pertarung-an program melainkan upaya mendikotomikan calon tua dengan calon muda).

3. Mengkaji keganjilan nilai dalam kehidupan bernegara, a.l.;

o Wajarkah Presiden incumbent dalam ranah publik bisa/boleh memposi-sikan diri sebagai warga negara biasa, dan dalam posisi tersebut, bisa melaporkan seseorang yang dianggap melakukan perbuatan tidak me-nyenangkan pada polisi? Dengan logika semacam itu seyogyanya ber-laku hal sebaliknya. Bahwa wajar pula Presiden incumbent – yang dipo-sisikan selaku warga negara biasa – diadukan oleh warganya ke polisi (semisal janji kampanye tidak dipenuhi). Dan harus wajar pula apabila kemudian Presiden incumbent (yang diposisikan selaku warga negara biasa), selaku terlapor, duduk bersanding bersama pelapor, menghadapi pemeriksa dan menjawab cecaran pertanyaan pemeriksa (polisi).

o Wajarkah pejabat kepercayaan publik (legislatif, eksekutif, yudikatif), yang untuk menyebutnya saja harus dimulai dengan sebutan “Yang Mulia” atau “Yang Terhormat”, berada di kursi tersangka atau terdakwa. Bahkan se-lama putusan pengadilan masih belum berkekuatan hukum tetap (upaya banding, kasasi, PK, permohonan grasi), Yang Mulia Terpidana (?!) ma-sih dimungkinkan menandatangani dokumen negara (UU, kebijakan, atau putusan pengadilan).

o Dll.

4. Rekonstruksi sistem bernegara.

o Berapa lembaga tinggi negara yang dianut konstitusi Indonesia tetap 10 (sepuluh) buah (Vide UUD 1945 Amandemen IV) atau, bertambah men-jadi 14 (empat belas) buah (vide: Usulan Amandemen V oleh DPD), kem-bali menjadi 6 (enam) buah (vide UUD 1945 original).

o Tidakkah sudah tiba masanya untuk melakukan rekonstruksi sistem ber-negara dengan berpatokan pada prinsip Trias Politika seperti yang dianut negara-negara demokrasi (3 – lembaga dalam sistem presidensial, legis-latif, kepala negara /eksekutif, yudikatif, atau 4 – lembaga dalam sistem parlementer, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga kepala negara?

D. Tujuan.

 Mengupas permasalahan bangsa hingga ditemukannya inti persoalan yang tengah dihadapi bangsa.
 Mengajak media massa (cetak dan elektronik) u.p. Dewan Redaksi untuk bersama mengkaji hasil rumusan agar dapat disiarkan secara nasional (Me-dia massa adalah sarana utama agar hasil rumusan bisa menjadi wacana bersama segenap anak bangsa).
 Tujuan akhir langkah ini adalah harapan agar, konsep solusi, dari manapun berasal, memiliki landasan acuan yang (relatif) sama, yang juga dipahami (sebagian besar) anak bangsa.

E. Peserta.

Kelompok pembahas diharapkan sekurang-kurangnya 7 orang maksimum 15 orang.

F. Tempat & Waktu.

Tempat: (bebas).
Waktu: sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut @ jam 09.00 – 16.00 WIB.

Bandung, awal Agustus 2008.