Agenda Politik dan Momentum Pewarisan Budaya
Oleh Drs. I Nyoman Aryana, M.Si.

RANGKAIAN pesta demokrasi akan dihadapi publik mulai dari pilgub hingga pemilihan Pilpres 2009 mendatang. Panjangnya rangkaian pesta politik ini patut dihadapi dengan bijaksana agar upaya-upaya pewarisan budaya, tradisi, kekerabatan dan pertahanan ekonomi publik tetap harmonis. Konsentrasi yang berlebihan pada agenda politik akan membuat sektor-sektor informal mengalami koreksi.

DI tengah makin panasnya agenda perpolitikan nasional antara tahun 2008-2009, krama Bali (warga yang ber-KTP Bali dan berdomisli di Bali) akan dihadapkan pada banyak beban kehidupan yang sifatnya bersinggungan dengan daya tahan ekonomi publik. Setidaknya pada bulan-bulan Juni-Agustus, krama Bali disibukkan oleh persiapan anggaran untuk biaya pendidikan putra-putrinya. Bersamaan dengan itu pula, di Bali digelar banyak upacara keagamaan termasuk hari raya Galungan dan Kuningan. Artinya, dalam bulan-bulan ini konsentrasi agenda politik dan ritual sangat tinggi dan membutuhkan cadangan anggaran yang kuat. Tingginya tuntutan biaya hidup krama Bali dalam bulan-bulan ini patut pula disadari semua pihak, dengan tetap menyediakan ruang gerak yang nyaman bagi semua komponen masyarakat untuk melakoni profesinya secara damai.

Mencermati kondisi ini tentunya ada banyak hal yang patut segera diselaraskan. Agenda politik yang terus bergulir belakangan ini hendaknya bergerak pada jalur yang benar dan tidak menyeret-nyeret semua elemen publik untuk menjadi pelaku politik praktis. Politisi sedapat mungkin memberikan ruang yang nyaman bagi pihak-pihak lain untuk menjalankan profesinya dengan penuh dedikasi, loyalitas dan keberpihakan pada payung hukum. Dunia politik jangan sampai membuat semua perhatian publik tersita hanya untuk aktivitas dukung-mendukung perebutan sebuah kekuasaan yang sifatnya temporer.

Dalam pengelolaan momentum Pilgub Bali yang menjadi agenda politisi mendesak bagi krama Bali saat ini adalah melakukan harmonisasi hubungan lintas komponen termasuk lintas etnis. Bahkan bagi Kota Denpasar, harmonisasi hubungan menjadi sangat strategis, mengingat Kota Denpasar kini telah didiami dan dijadikan tempat hidup oleh 27 etnis. Dengan tingkat keragaman etnis semacam ini, jelas terbaca bahwa pembauran etnis sangat terbuka. Efeknya juga sangat terbuka termasuk di antaranya pembauran budaya, terjadinya gesekan antaretnis termasuk biasnya kepentingan krama Bali dalam pelahiran pemimpin yang berkarakter untuk penyelamatan budaya Bali. Untuk itu, harmonisasi dunia politik dengan aktivitas publik patutlah dibangun dengan bijaksana dan penghormatan atas pilihan politik yang ada.

Ini patut direnungkan dan diwujudkan secara bersama-sama, mengingat ranah politik kini seakan tak lagi menabukan daerah-daerah publik. Semua ruang kini bisa dijangkau aktivitas politik dengan berbagai manuver dan strategi. Menghindari terjadinya dominasi aktivitas kehidupan oleh agenda politik maka revitalisasi peran dan fungsi masing-masing komponen masyarakat harus terbangun. Revitalisasi peran publik (baca: krama Bali) untuk menjaga dan mengamankan wilayahnya dari ancaman konflik politik juga harus terkondisikan. Dalam konteks ini, salah satu kewajiban bagi politisi untuk menjaga agar semua komponen bisa berpartisipasi secara damai dan dengan dukungan hati nurani ikut menjaga stabilitas wilayah dan menghindarkan terjadinya konflik politik.

Pewarisan Budaya
Harmonisasi agenda politik dan pewarisan budaya juga patut direnungkan krama Bali. Dengan status daerah tujuan wisata dengan tingkat migrasi yang sangat tinggi, tantangan pewarisan budaya Bali ke depan akan sangat kompleks. Pewarisan budaya juga akan berhadapan dengan banyak hal di luar budaya Bali itu sendiri. Untuk itulah, krama Bali sangat bijak jika sedini mungkin melakukan filterisasi yang elegan untuk menuju pewarisan budaya Bali.

Partisipasi publik dalam konteks politik dalam hal ini adalah dengan menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam memilih pemimpin. Krama Bali harus bisa melihat karakter para kandidat dan dedikasinya selama ini dalam menjaga Bali. Dalam konteks ini penjagaan Bali ke depan, sedapat mungkin pilihan figur mengarah pada sosok yang siap mental mengayomi dan menyiapkan generasi pewarisan budaya yang jelas dan terukur. Jangan sampai krama Bali ikut andil menjadi agen yang mempercepat terjadinya degradasi budaya lokal, karena kesalahannya dalam mengelola momen politik. Masalahnya jika pemimpin Bali nantinya mengalami degradasi komitmen dan moral untuk melakukan pewarisan budaya lokal, Bali harus bersiap-siap menjadi pulau kenangan.

Untuk itu, momentum pilgub kali ini sedapat mungkin bisa melahirkan pemimpin Bali yang bisa memposisikan budaya Bali sebagai sumber kehidupan dan terbangunnya peradaban yang adilihung. Ini penting dan strategis untuk dijabarkan, mengingat identitas krama Bali sebagai penduduk yang ramah tamah dan beretika kini makin pudar. Kenyamanan hidup di Bali pada era ahun 70-an yang ditandai dengan keikhlasan dan spirit pengabdian menjaga Bali kini terasa makin jauh.

Konflik internal malah makin mengemuka. Ini patut dijadikan alasan mendasar untuk segera melakukan revitalisasi peran untuk menuju Bali yang shanti. Dalam kontkes ini haruslah dibangun harmonisasi hubungan kekerabatan dan menghindarkan aksi-aksi manipulatif yang menjebak krama Bali untuk mendukung ambisi-ambisi politik yang tidak berpihak pada kepentingan Bali.

Penulis, Sekkot Denpasar, Alumnus Pascasarjana Kajian Budaya Unud