oleh : Ali Syarief

Sekarang Patrai Demokrat yang paling ngebet mencari partner koalisi. Kita bisa mafhum, karena dengan sistem politik seperti yang sekarang ini, koalisi untuk kepentingan politik Berkuasa dan Mengusasi mutlak perlu di bangun. Koalisi Pra Pemilu, koalisi yang saya sebut sebagai psychological warfare   karena didasarkan kepada estimasi raihan suara hasil pemilu kemarin. Seperti yang sudah kita bahas dahulu, bahwa koalisi gombal ini tiada artinya sama sekali. Koalisi tahap 2 ini untuk  mengusung wakil partai agar dapat  mengusung calon Presiden dan Cawapresnya.  Ada lagi Koalisi tahap 3 nanti, pada putaran kedua Pilpres,  disamping untuk memenangkan Pilpresnya, juga  untuk membentuk kekuatan di Parlemen nanti.

Koalisi pasca Pemilu legislatif dengan komposisi hasil seperti yang sudah kita saksikan bersama, semakin terang benderang Parpol mana akan berkoalsi dengan parpol apa, karena goalnya adalah bagaimana mengusung Capres dan Cawapresnya. Tujuannya hanya satu, bagaimana menjadi berkuasa dan penguasa.

Ada banyak kemungkinan koalisi tahap dua ini, seperti;

1.      Partai Demokrat, PDI-P dan Golkar, berdasarkan raihan suara Pemilu April 09, diprediksi akan mengusung Capres, yang kemudian berkoalsi dengan partai kecil supaya bisa mengupulkan suara  hingga mencapai minimal 25% suara.

2.      Partai Demokrat di keroyok oleh partai2  lainnya,  supaya SBY maju sendiri atau hingga tidak bisa mencalonkan sbg Presiden lagi; (Bukan Mustahil)

3.      Partai Golkar kemudian bisa mengubah siasatnya, JK kembali diusulkan untuk rujuk kembali dg SBY (kalau SBY mau). Namun  bukan msutahil, kalau Surya Paloh  akan siap berselingkuh sebagai  Cawapresnya  Megawati. Karena PKS adalah partai yang mempersempit dirinya sendiri, maka Hidayat Nurwahid, hanya bisa di sandingkan dengan Partai Demokrat atau Golkar saja, karena akan sulit bila PKS maju sendiri berkoalisi dengan partai-partai yang ada di bawah rangking ke 4.

4.      Bisa juga koalisi antara Partai-partai kecil hingga mencapai 25% suara, kemudian dapat menampilkan Capres dan Cawapresnya, dengan asusmsi SBY pun dahulu hanya mendapat 7%.

Tapi terlepas dari itu semua, yang ingin kita persoalkan adalak soal konsep Koalisi kita. Koalisi mencul ketika undang-undang kita mengatakan bahwa ntuk dapat mengsusung Capres dan Cawapresnya harus diusulkan  oleh parpol yang mendapat suara 25%. Jadi by designed. By the law!. Akibatnya, koalisi hanya koalisi sesaat untuk mengusung Capres dan Cawapres. Inilah yang kemudian memicu potensi konflik. Karena bukan mustahil kalau terpaksa, parpol yang flatformnya berbeda dapat berkoalisi, karena tujuan sesaat yaitu hanya untuk mengusung Capres dan Cawapresnya.  Pada saat nya nanti, contoh yang nyata adalah  SBY dan JK pecah koalisi, untuk kemudian bersama-sama bertanding lagi supaya dapat merebut kursi Kepresidenan dan wakilnya. Inilah model koalisi yang kemudian bisa dinilai sebagai “tidak bermoral atau tidak bermartabat”.

Begitu juga koalisi di DPR RI sebagai turunan Koalisi sesaat itu tadi, menjadi sangat rapuh dan tidak mencerminkan bangsa yang bermartabat, karena seringkali Partai-Partai di DPR tidak ajeg atas komitmennya sendiri. Kita bisa melihat saat interpelasi dahulu. Partai-Partai yang seharusnya mendukung SBY, karena sudah komitmen berkoalisi, malah memposisikan dirinya menjadi pendukung interpelasi. Tapi yang lebih aneh dan mengherankan adalah PDI-P,  mendeklarasikan menjadi Partai opisisi di Parlemen!? Ini artinya PDI-P dkk, tidak faham sistem peropolitikan, bahwa di dalam sistem Presidensial tidak dianut partai opoisi. Opisisi hanya ada dalam sistem Parlementer. Akan tetapi menyimak, pemikiran-pemikiran para pimpinan Partai-partai, nampaknya pemahaman akan sistem parlementer atau presidensial sangat dangkal di fahami, sehingga sangat menggelikan manakala kita mengdengarnya.

Akibat koalisi sesaat tersebut pula “SBY” dengan sangat kukuh atau angkuh (!?), belum mau menyatakan untuk kembali maju bersama “JK”. Ini suatu isyarat,  bahwa memang SBY  sedang mempertimbangkan figure lain. Padahal Pilpres nanti kalau SBY maju lagi (!), dapat dipastikan beliau bisa sebagai pemenang. Sementara kita tahu, kalau selama ini SBY dianggap berhasil membawa bangsa ini kearah lebih baik, maka ini tidak terlepas dari peran “JK” pula.

Sekali lagi kisruh Koalisi ini produk perundang-undangan kita!.