Abdul Gafur Sangadji, anggota staf pengajar Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta

Dalam perhitungan politik sementara, peluang Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali terpilih sebagai presiden, menurut prediksi hasil survei, tampak lebih besar dibandingkan dengan tokoh-tokoh tua seangkatan beliau: Megawati, Jusuf Kalla, Wiranto, Sutiyoso, dan Sultan Hamengku Buwono. Alasannya, “politik tebar pesona” SBY cukup efektif untuk mencitrakan dirinya sebagai pemimpin yang masih layak dipilih pada pemilu berikutnya. Model komunikasi SBY yang hangat (cool), santun, dan manis (nice) lebih efektif membuat rakyat kembali terpesona ketimbang sekadar kritik pedas Megawati: pemerintah SBY seperti tarian poco-poco, maju-mundur, tidak jelas gerak politiknya.

Dalam prediksi sementara itu, SBY akan unggul karena masih memiliki karakter presidential looks, misalnya karisma kebapakan, tenang dalam bercakap (tidak emosional dan meledak-ledak), sistematis dalam berkomunikasi, serta bertubuh besar. SBY masih unggul dalam kalkulasi kualitas kemampuan individu. SBY seperti seorang komandan perang yang sudah gagal dalam misi operasi militer, tapi masih mendapat kepercayaan dari atasannya untuk kembali memimpin misi operasi perang berikutnya. Maka, hubungan rakyat dengan SBY pun masih seperti itu. SBY jelas-jelas gagal dalam banyak aspek, tapi masih mendapat rating tertinggi dalam berbagai jajak pendapat publik.

Yang aneh lagi, prestasi SBY tidak ditakar secara cermat oleh publik. Bagaimana bisa SBY masih bertengger di peringkat tertinggi figur yang layak menjadi presiden di 2009 pada saat kepemimpinannya gagal menyelesaikan hal-hal elementer publik, seperti kasus Lapindo? Bagaimana mungkin SBY masih mengungguli lawan-lawannya tatkala harga bahan pokok di pasar makin mahal? Bagaimana bisa SBY masih dipuja oleh banyak orang di desa-desa padahal beliau tidak sukses menciptakan kesejahteraan sosial? Ini ironi politik yang serius di negeri ini. Pemimpin tidak ditimbang dalam logika kritis, melainkan ditimbang secara emosional. Pemimpin tidak diukur dari tata caranya memimpin melainkan dari gaya politiknya yang tebar pesona.

Artikel Sukardi Rinakit “Megawati, Sultan HB X, dan Wiranto” di Kompas 26 Februari 2008 dengan jelas memberi analisis politik yang tajam tentang kemampuan lawan-lawan politik SBY. Megawati adalah ancaman serius. Modal 17 persen suara yang diraih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu 2004 akan terus bertambah. Keyakinan ini didasarkan pada kemampuan konsolidasi Megawati serta kemenangan PDIP dalam berbagai pilkada di Tanah Air. Sementara Megawati memiliki basis politik di partai cukup kuat, Sultan sama sekali “kering” dukungan partai. Sultan hanya bisa berharap dilamar partai-partai. Tapi hal itu pun agak sulit. Sekuat apa pun popularitas figur, belum tentu orang itu dilirik karena lagi-lagi tabiat buruk partai adalah uang.

Lawan terberat SBY berikutnya adalah Wiranto dengan modal utama Partai Hanura. Dengan sistem organik berbasis inisiatif dari bawah, Wiranto punya peluang untuk menggerakkan mesin Hanura dalam pertarungan menuju 2009. Hanya, kelemahan Wiranto adalah mantan kandidat presiden yang kalah dalam pertarungan serupa di Pemilu 2004 lalu. Lalu bagaimana dengan Jusuf Kalla dan Sutiyoso, yang tidak dianalisis oleh Sukardi Rinakit. Entah apa alasan teman saya itu. Artikel itu hanya ditutup dengan kalimat yang cukup rasional, yakni sejatinya “setrum” mereka lemah di publik.

Melawan SBY
Saya bukan pendukung siapa pun, karena saya orang nonpartisan, tidak terlibat di partai. Jadi saya tidak tahu-menahu tentang “dapur politik” dan kemampuan “mesin politik” masing-masing kandidat untuk berlaga di arena 2009. Analisis saya sederhana saja. Bahwa politik tidak berada dalam ruang hampa. Politik selalu berubah setiap detik. Tidak ada yang pasti. Mungkin atas dasar itu, Megawati dan Wiranto berani mencalonkan diri menjadi presiden. Bukan tidak mungkin SBY bisa disalip di lap-lap terakhir pertarungan oleh lawan-lawannya.

Lihat contoh. Banyak orang yang tidak menyangka Barack Obama bisa menyalip popularitas Hillary Clinton dalam pemilihan pendahuluan (primaries) calon presiden Partai Demokrat. Karena Hillary memiliki modal politik yang hampir sempurna: jaringan politik yang luas, dari kubu mainstream (kulit putih), dana kampanye yang besar, serta mantan ibu negara. Apa kekuatan Obama? Dalam berbagai tema kampanyenya, Obama hanya mengatakan: “Amerika yang baru akan segera datang.”

Itu artinya Obama punya komitmen yang kuat untuk menghadirkan suasana politik yang baru bagi rakyat Amerika, yang mulai gerah terhadap berbagai kebijakan kubu Republik. Serangan Hillary bahwa Obama tidak punya pengalaman dalam mengatur pemerintahan dapat ditangkis dengan ampuh: “Bagaimana saya bisa memiliki pengalaman di pemerintahan? Menjadi presiden saja tidak pernah. Makanya beri saya kursi presiden dan akan saya buktikan kepada Anda.” Begitu kira-kira jawaban Obama.

Bisa jadi tren kemenangan Obama menjadi sumber inspirasi politik bagi lawan-lawan SBY. Bahwa SBY masih bisa dilawan dan dikalahkan dalam Pemilu 2009. Lalu apa strateginya? SBY harus diserang secara rasional karena beliau punya sederet kelemahan yang serius.

Pertama, SBY tidak tegas ataupun berani dalam mengambil sikap (menari poco-poco). SBY tidak tegas menyatakan sikapnya dalam kasus Lapindo dan BLBI yang sudah jelas-jelas merugikan kepentingan nasional. Kedua, pemerintah SBY sudah dikepung oleh kepentingan korporatisme yang menempatkan kepentingan publik pada nomor kesekian setelah kepentingan keluarga, pengusaha, dan kroni. Lihat saja calon Gubernur Bank Indonesia yang diajukan SBY. Bukan orang “dalam” BI sendiri, melainkan figur yang kemampuan moneternya diragukan oleh pasar.

Ketiga, SBY hanya tebar pesona ketimbang bekerja. SBY lebih memikirkan popularitasnya daripada memutuskan kasus hukum mantan presiden Soeharto, apakah beliau bersalah atau tidak. SBY tidak berani bersikap karena keputusannya bisa menimbulkan pro dan kontra. Tidak selamanya seorang presiden harus memikirkan pro-kontra atas kebijakannya. Karena terkadang seorang presiden harus berani mengambil sikap terhadap kasus-kasus yang memang butuh keberanian. Dan keempat, SBY, seperti yang saya katakan di awal tulisan ini, seorang komandan perang yang sudah gagal dalam misi operasi militer sehingga tidak layak lagi untuk memimpin misi operasi militer berikutnya.

Lalu dalam sebuah kuliah, seorang mahasiswa saya bertanya: bagaimana caranya menghukum SBY? Saya katakan bahwa di dunia ini tidak ada “pengadilan politik”. Seseorang tidak bisa dihukum karena kebijakan politiknya. Presiden Bush tidak bisa dihukum secara politik karena kebijakan invasi militernya terhadap Irak. Jika ada penyimpangan dalam kebijakan itu, Bush baru bisa diajukan ke pengadilan. Begitu pula SBY. Beliau tidak bisa dihukum secara politik karena sejumlah kebijakannya yang kontroversial. Hanya ada satu cara yang paling demokratis, seperti kata Susan C. Stokes (Mandate and Democracy, 2002): cabut mandat begitu pemilu berikutnya tiba.