JAKARTA – Nasib parpol Islam menuju Pemilu 2009 bertambah buram. Proses dukungan terhadap partai berasas Islam, seperti PPP dan PKS, lebih buruk dibandingkan dengan parpol sekuler, misalnya PDIP, Partai Golkar, dan Partai Demokrat, pada Pemilu 2009.

Masa depan parpol Islam itu kemarin (5/10) diungkap Lembaga Survei Indonesia (LSI) pimpinan Saiful Mujani. Menurut Saiful, perkiraan itu didasarkan pada hasil survei terakhirnya per-September 2007 terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia.

Dia mengemukakan, temuan terakhir LSI memosisikan PDIP sebagai parpol terfavorit dengan 20 persen pemilih. Urutan selanjutnya, Partai Golkar (17,5 persen) dan Partai Demokrat (14 persen). Adapun, PPP, PKS, termasuk PKB, berada di level yang sama dengan perolehan 4 persen. PAN terpuruk dengan hanya 3 persen.

Khusus PKB dan PAN, survei LSI tidak menyebut sebagai parpol Islam, melainkan parpol berbasis ormas Islam. Menurut Saiful, bila diakumulasikan, kekuatan kelompok parpol politik sekuler di Indonesia mencapai 52 persen. Hanya 8 persen yang berpihak pada parpol islamis. Kalaupun digabung dengan 7 persen kekuatan parpol berbasis ormas Islam, angkanya belum melampaui kekuatan parpol sekuler.

“Kecenderungan ini menunjukkan kian menguatnya arah politik kepartaian rakyat Indonesia yang mayoritas umat Islam ini menjadi lebih sekuler,” katanya di Sari Pan Pasific Hotel, Jakarta, kemarin.

Dia menyebut politik islamis sebagai suatu keyakinan tentang keharusan pengaturan kehidupan politik atas dasar keyakinan Islam tertentu. Misalnya, perempuan tidak boleh menjadi presiden, pemerintah harus melarang bunga bank karena riba, hukum potong tangan bagi pencuri dan rajam bagi pelaku perzinaan. Selain itu, polisi harus mengawasi penggunaan jilbab di ruang umum dan memastikan laki-laki dan perempuan yang berduaan di muka umum adalah muhrim. Nilai-nilai politik sekuler merupakan kebalikan dari semangat tadi.

Menurut Saiful, menguatnya kekuatan parpol sekuler tidak mengherankan. Sebab, orientasi terhadap nilai-nilai politik sekuler di kalangan muslim Indonesia juga menunjukkan kecenderungan semakin dominan. “Mencapai 57 persen. Orientasi pada nilai-nilai politik islamis lebih kecil, yaitu 33 persen,” ujarnya.

“Angka 33 persen itu sebenarnya cukup signifikan. Tapi, orientasi itu belum mampu diolah menjadi kekuatan elektoral,” lanjutnya. Mengapa? Kendati simpatisan dan aktivis sejumlah organisasi gerakan islamis banyak yang berasal dari kaum terpelajar, bahkan tamatan universitas, mereka memiliki kendala dana. “Ironisnya, sumber-sumber keuangan utama di tanah air tetap dimonopoli kelompok-kelompok politik sekuler,” jelasnya.

Para aktivis itu, lanjut Saiful, pada umumnya berasal dari lapisan menengah-bawah. Tidak jarang, mereka harus berkompromi dengan kekuatan “uang sekuler” untuk mendukung keberlangsungan organisasi mereka. Terutama, ketika mereka masuk ke arena politik yang lebih besar di tingkat nasional.

“Apa yang terjadi kemudian, bukannya islamisasi, sekulerisasi kekuatan politik islamis yang mereka bangun sendiri. PKS dan PPP yang semakin sekuler itu adalah contoh konkretnya,” tandasnya.

Ketua DPP PPP Akhmad Muqowam yang turut hadir mengatakan, hasil survei LSI semakin mempertegas peta politik Indonesia yang ternyata tidak jauh bergeser sejak Pemilu 1955. Menurut dia, ketika itu kelompok politik sekuler meraih 61 persen suara, sedangkan kelompok politik islamis hanya sukses meraup 29,9 persen.

“Artinya, saham politik Islam tidak bergerak dari itu-itu saja,” katanya. Dengan nada bercanda, dia menyebut kondisi tersebut sebagai bukti keberhasilan Belanda menanamkan virus politiknya yang sekuler.

Kendati demikian, Ketua Komisi V DPR tersebut tetap optimistis kekuatan kelompok partai islamis – misalnya PPP -memiliki peluang besar untuk berjaya pada Pemilu 2009. “Kalau sekarang LSI menyebut PPP hanya 4 persen, mudah-mudahan nanti (pada Pemilu 2009) bisa menjadi 15 persen,” ucapnya. (pri)